Kejar Target 1 Juta Barel, SKK Migas Terapkan Layanan Izin Satu Pintu
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) secara resmi membuka layanan One Door Service Policy (ODSP). Layanan satu pintu ini upaya SKK Migas dalam mengejar target 1 juta barel.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, layanan satu pintu merupakan langkah penting dalam memperbaiki iklim investasi hulu migas di Indonesia. "Kami harus selalu memperbaiki investasi di hulu migas bisa berkembang ke depan salah satunya untuk mengejar mimpi yang berani menuju satu juta barel," kata Dwi di Kantor SKK Migas Rabu (15/1).
(Baca: Kejar Target Lifting Minyak 2020, Kementerian ESDM Siap Beri Insentif)
Dwi menjelaskan, SKK Migas dan KKKS bersama-sama meneliti kelengkapan dari persyaratan perizinan berbagai instansi. SKK Migas akan membantu KKKS dalam memenuhi persyaratan perizinan serta mendampingi pengurusannya di instansi terkait.
Selain itu, kata Dwi, lembaganya mengubah pola pikir tidak sebagai pihak yang pasif dan menunggu laporan penyelesaian perizinan dari KKKS. Namun akan berperan lebih aktif.
“Keterlambatan penyelesaian proyek hulu migas karena hambatan selesainya perizinan yang lama dan menghabiskan waktu, tidak akan terjadi lagi karena kendala tersebut telah teratasi dengan layanan ODSP," ujarnya.
(Baca: ESDM Klaim Iklim Investasi Hulu Migas RI Masih Menarik Buat Asing)
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan untuk mengurangi hambatan investasi hulu migas, selama periode 2017 hingga 2019, ESDM memangkas 189 perizinan.
"Perizinan yang dipangkas seperti peraturan menteri, peraturan dirjen, peraturan SKK Migas. Tidak berhenti, tahun ini berlanjut," ujar Ego.
Perbaikan perizinan, kata Ego, agar RI mampu bersaing dengan negara-negara lain di kawasan seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, maupun belahan dunia lainnya.
