Jokowi Pastikan Pemerintah Tak Akan Utang untuk Bangun Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pembangunan ibu kota baru hanya akan menggunakan skema investasi dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Jokowi mengatakan pemerintah tak akan menggunakan pinjaman atau utang dalam mengembangkan pusat pemerintahan teranyar RI.
Dari data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), investasi dan KPBU akan memiliki porsi yang besar dalam pembangunan ibu kota baru. Adapun, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya 19,2% dari total biaya pembangunan sebesar Rp 466 triliun.
"Yang kami tawarkan bukan pinjaman, tidak ada government guarantee, enggak ada. Jadi semua kerja sama," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1).
(Baca: Jokowi: Semua ASN Pusat Pindah ke Ibu Kota Baru pada 2024)
Pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangun infrastruktur dasar dan klaster pemerintahan di ibu kota baru. Klaster tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 5.600 hektare. “Di luar itu baru kami berikan, baik kepada proses Public Private Partnership (PPP/KPBU) atau dikerjakan oleh investasi,” kata Jokowi.
Rencananya, pemerintah membangun ibu kota baru di lahan seluas 256 ribu hektare. Pemerintah juga menyiapkan cadangan lahan seluas 410 ribu hektare untuk ibu kota baru. “Yang akan kami gunakan 56 ribu hektare itu di inti, yang akan dimulai nantinya pada angka 5.000 hektare," ujarnya.
Jokowi juga menjelaskan sosok yang akan menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru harus benar-benar memiliki kapabilitas. Kriterianya, orang itu harus menguasai keuangan, tata kota, dan punya jaringan internasional. "Belum (ditentukan). Ini kelas berat. Ya harus kelas berat ini," ujar Jokowi.
Kepala Negara sebenarnya mencari sosok muda untuk menjabat sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru. Meski demikian, dia tak masalah jika posisi tersebut diisi sosok yang senior selama sesuai dengan kriteria. "Kalau nanti dapatnya yang tua juga enggak apa-apa," ucapnya.
(Baca: Jokowi Sebut Draf RUU Ibu Kota Sudah Rampung)
Selain klaster pemerintahan, Jokowi merencanakan adanya klaster kesehatan, klaster pendidikan, klaster riset dan inovasi, klaster hiburan, serta klaster pusat finansial. Dia juga berencana menerapkan kendaraan otonom atau tanpa awak sebagai transportasi massal di ibu kota baru.
