Target Pertumbuhan Ekonomi Meleset, KSP: Pemerintah Bukan Ingkar Janji

Penulis: Cindy Mutia Annur

Editor: Sorta Tobing

8/2/2020, 17.08 WIB

KSP menilai realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 masih dalam taraf lumayan, tidak jauh meleset dari target.

pertumbuhan ekonomi 2019, pertumbuhan ekonomi tak capai target, ksp, kantor staf presiden
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Pada 2019, pertumbuhan ekonomi kembali tak capai target APBN. Realisasinya 5,02%, dari target 5,03%.

Realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 meleset dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Badan Pusat Statistik alias BPS mencatat angkanya hanya 5,02%, lebih kecil dari target 5,3%.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian Komunikasi Politik Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan, tak tercapainya target itu karena kondisi ekonomi global. "(Faktor-faktor) itu mungkin tidak masuk ke dalam kalkulasi saat penetapan target," ujar Donny dalam diskusi 100 Hari Kabinet Jokowi-Ma'ruf di Jakarta, Sabtu (8/2).

Tak tercapainya target, bukan berarti pemerintah ingkar janji. Donny menilai realisasi angkanya masih dalam taraf lumayan. Artinya, tidak terlalu jauh dari target.

Di saat terjadi perlambatan ekonomi global dan target tidak tercapai, angka pengangguran dan kemiskinan domestik menurun. “Jadi, secara ekonomi makro, (pertumbuhan ekonomi) kita masih oke,” ucapnya.

(Baca: Ada Virus Corona, Bagaimana Nasib Pertumbuhan Ekonomi RI Tahun Ini?)

Namun, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menganggap angka pertumbuhan itu berarti pemerintahan Presiden Joko Widodo tak bisa mencapai target. Padahal, Jokowi dikenal sebagai sosok yang mempunyai visi dan misi besar.

Ambisi yang besar itu, sayangnya, tidak diimbangi dengan implementasi tepat di masing-masing kementerian. “Tidak mengherankan masing-masing kementerian punya diskresi sendiri,” ujar Dedi.

Faktor penghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu, menurut anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Effendi Simbolon, karena masalah likuiditas. "Ini harusnya dikoreksi, mungkin salah satunya Pak Jokowi herus mengganti menterinya," ujar dia.

Penggantian kabinet atau reshuffle bisa menjadi hal positif, khususnya di sektor keuangan agar ada ‘kesegaran’ pasar.  Pasalnya, kondisi pasar saat ini sedang landai sehingga tidak ada kegairahan di pasar karena permasalahan likuiditas tersebut. "(Efek likuiditas) ini berantai sampai ke bawah, semua berhutang dan menjadi efek domino," kata dia.

(Baca: Ekonomi Tumbuh 5,02% pada 2019, Jokowi: Syukur Masih di Atas 5%)

Dari grafik Databoks di bawah ini terlihat sejak Jokowi berkuasa pada 2014 target pertumbuhan ekonomi dalam APBN tidak pernah tercapai. 

Pada 2020, pemerintah kembali menargetkan ekonomi tumbuh 5,3%. Untuk mencapainya, terdapat tantangan baik internal maupun eksternal.

Dari internal, terdapat kenaikan harga cukai rokok hingga pengurangan subsidi energi. Selain itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan turut menurunkan daya beli.

Tantangan dari eksternal adalah mewabahnya virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan darurat kesehatan global terhadap pandemi itu.

Reporter: Cindy Mutia Annur

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan