Ramai Penolakan Omnibus Law, Menaker: Kami Buka Ruang Dialog
Pemerintah membuka ruang dialog bagi pihak yang tidak puas terhadap isi Omnibus Law Cipta Kerja. Makanya mereka akan mensosialisasikan draf aturan sapu jagat tersebut bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah juga telah membentuk tim sosialisasi berisi pemerintah, pekerja, dan buruh untuk membahas substansi aturan tersebut. Nantinya DPR akan menentukan kapan sosialisasi poin draf omnibus law mulai dilakukan.
“Ruang dialog masih terbuka. Kami sudah menyampaikan kepada DPR,” kata Ida di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).
(Baca: Yasonna Sebut Salah Mengetik dalam Draf Omnibus Law Cipta Kerja)
Ida mengatakan salah satu miskomunikasi yakni adanya anggapan rancangan Omnibus Law Cipta Kerja dibuat hanya untuk menguntungkan pengusaha. Selain itu ada anggapan bahwa aturan ini menghapuskan upah minimum dan pesangon. “Pemerintah berusaha menyeimbangkan kepentingan buruh dan pengusaha,” kata Ida.
Ida juga berharap seluruh kelompok buruh ikut masuk tim sosialisasi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menyebut ada satu organisasi masih menolak, namun dia berharap mereka dapat ikut bergabung. “Kalau ada yang menolak, kami tunggu sampai bisa bergabung lagi,” katanya.
