Kadin Sebut Rencana Demo Buruh Tolak Omnibus Law Tak Ancam Investasi
Para buruh berencana melakukan aksi demo besar-besaran dan mogok massal menolak RUU Cipta Kerja. Kamar Dagang dan Indusri menyebut kondisi tersebut tak akan mengancam realisasi investasi di tahun ini.
Ketua Kadin Rosan Roeslani memastikan aksi demonstrasi bukan ancaman bagi investor yang akan menanamkan modalnya di Tanah Air. Proses pembahas beleid omnibus law itu dipastikan akan terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk buruh.
"Itu tidak jadi ancaman, hak mereka dan sudah ada aturannya. Selama demo berjalan baik tenang tidak masalah sama sekali," kata dia di Jakarta, Kamis (12/3).
Menurut dia, penolakan yang dilakukan oleh buruh merupakan hal yang wajar dan harus dihormati. Kendati demikian, diperlukan jalan keluar terbaik bagi semua pihak.
(Baca: Jokowi Kumpulkan Partai Koalisi di Istana Bahas Corona hingga Omnibus)
Kadin juga meminta masyarakat untuk tidak memisahkan antara kepentingan buruh dan pengusaha dalam omnibus law. Hal ini agar tidak terjadi kesenjangan yang berpotensi memicu konflik. Padahal, aturan tersebut dinilai memuat kepentingan bersama untuk menambah investasi.
"Jangan dianggap ini untuk kepentingan pengusaha atau kepentingan buruh. Kepentingannya sama untuk kesejahteraan, pengusaha tanpa buruh tak ada apa-apanya dan buruh tanpa pengusaha sama juga," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengomentari rencana mogok massal buruh yang menolak RUU Cipta Kerja. Luhut menilai hal tersebut merupakan hal biasa dan tak perlu dipermasalahkan.
"Itu hanya ngomong-ngomong saja. Apa yang mau diributin? semua baik," kata Luhut saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (20/2).
(Baca: Jokowi Rancang Kebijakan Fiskal Atasi Dampak Ekonomi Akibat Corona)
Adapun rencana aksi besar-besaran diungkapkan oleh Kepala Departemen Hubungan Antar Lembaga Sentral Gerakan Buruh Nasional Akbar Rewako. Menurut dia, serikat buruh telah menyatukan sikap untuk menolak omnibus law.
Aksi-aksi yang nantinya akan dilakukan berupa mogok kerja massal dan demonstrasi. "Kalau dari kami sudah mulai konsolidasi pemogokan umum. Langkah-langkah ke sana sudah mulai dilakukan pemanasan di beberapa daerah," kata Akbar.
Dia menambahkan, beberapa serikat buruh di kota besar seperti Makassar, Riau dan Jakarta berencana melakukan aksi demonstrasi serentak untuk membatalkan beleid itu. Langkah tegas ini dilakukan karena dinilai sudah tidak ada jalan lain untuk membatalkan omnibus law selain dengan perlawanan.
"Tidak ada pilihan lain untuk melakukan aksi dalam menghadapi RUU ini, karena doa saja tidak mampu memcegah," kata dia.
