KCI Timbang Usulan 5 Kepala Daerah Minta KRL Dihentikan saat PSBB
Lima kepala daerah kompak meminta penghentian sementara operasional kereta rel listrik (KRL) selama 14 hari masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) masih membahas usulan tersebut dengan Kementerian Perhubungan.
"Masih dibahas oleh para pemangku kepentingan terkait, terutama pemerintah," kata Manager External Relations KCI Adli Hakim, Rabu (15/4) dikutip dari Antara.
Sebelum ada keputusan dari pemerintah pusat, KCI menyediakan layanan bagi para pengguna KRL dengan mengikuti batasan waktu yang telah ditentukan, yaitu hingga pukul 18.00 WIB. "Selama masih dalam pembahasan, kami diarahkan untuk beroperasi sebagaimana yang sudah berjalan selama PSBB ini," kata Adli.
(Baca: Anies Ancam Cabut Izin Perusahaan di Jakarta yang Tak Patuhi PSBB)
Lima kepala daerah meminta penghentian operasional KRL sementara selama penerapan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Usulan ini disampaikan bersama-sama kepada Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta, dan Gubernur Jawa Barat.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyatakan penumpang kereta rel listrik dari Stasiun Bogor masih ramai, bahkan mencapai 110 ribu orang dalam sehari setelah PSBB Jakarta berlaku.
"Biasanya 280 ribu (penumpang), kemarin tercatat cuma 110 ribu. Meskipun masih tinggi, tapi sudah ada langkah-langkah membatasi," kata Dedie.
(Baca: Imbas PSBB & Penyesuaian Jam Operasional, Penumpang KRL Padati Stasiun)
Dedie berharap, dengan tingginya angka penumpang KRL, PT Kereta Commuter Indonesia dan PT Kereta Api Indonesia segera mengambil langkah terkait usulan lima kepala daerah yang hari ini menerapkan PSBB serentak di wilayahnya.
Ia khawatir, masih beroperasinya KRL akan membuat penerapan PSBB di sebagian wilayah Jawa Barat tidak berjalan maksimal. Padahal pemerintah sudah menggelontorkan dana besar-besaran untuk PSBB maupun sejumlah program penanganan pandemi Covid-19.
Dedie mengatakan apabila tujuan PSBB tidak tercapai, kemungkinan keuangan negara tak kuat untuk mengulang kebijakan yang sama kembali. Selama PSBB, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menggelontorkan beragam program bantuan sosial.
"Jangan sampai sia-sia, Pak Gubernur sudah menggelontorkan uang ratusan miliar, Pemkot menggelontorkan puluhan miliar, Pak Jokowi menggelontorkan triliunan, nanti sia-sia semua," katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penghentian operasional KRL tidak semudah membalikkan tangan.
Menurut Luhut, penghentian operasional KRL juga diharapkan tidak mengganggu arus kebutuhan logistik yang memang dibutuhkan di masa pandemi seperti saat ini. "Kami tidak mau urusan logistik itu sampai terganggu," kata Luhut.
(Baca: Cegah Corona, PSBB Bandung Raya Ditargetkan Berlaku Rabu Pekan Depan)
