Penerimaan Negara Terancam Kejatuhan Harga Minyak
Harga minyak dunia anjlok dan semakin menjauh dari asumsi ICP pada APBN 2o20 sebesar US$ 63 per barel. Penerimaan negara pada tahun ini pun diprediksi semakin sulit mencapai target, terutama terkait perpajakan.
Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual menyebut penerimaan pajak terancam kembali seret akibat penurunan tersebut. "Dampak harga minyak ke APBN yakni penerimaan pajak yang akan turun pula," kata David kepada Katadata.co.id, Selasa (21/4).
Penerimaan pajak yang diperkirakan turun berasal dari pajak ekspor minyak yang berpotensi anjlok. Selain itu, permintaan minyak dalam negeri yang kemungkinan menurun turut menjadi faktor seretnya penerimaan pajak.
Di sisi lain, penurunan harga minyak juga akan berpengaruh pada belanja subsidi pemerintah. "Subsidi BBM kemungkinan turun bahkan nihil, tergantung asumsi kurs," ucap dia.
Meski demikian, ia berpendapat bahwa harga minyak yang anjlok akan positif terhadap defisit anggaran. Namun, perkiraan defisit anggaran secara keseluruhan masih akan sangat fluktuatif tergantung perkembangan virus corona.
(Baca: Harga Minyak Anjlok, Pertamina Jelaskan Alasan BBM Tak Turun)
Adapun pemerintah perlu berhati-hati dalam menanggapi penurunan harga minyak. Ini lantaran harga minyak yang dipatok pemerintah tak bersifat mengambang seperti negara lain.
Senada, Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi menilai penurunan harga minyak berdampak negatif pada penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berkait dengan migas.
"Walaupun penurunan harga migas bisa menurunkan beban subsidi BBM, tapi penurunan dari sisi penerimaan ini akan lebih besar daripada penurunan pengeluaran pemerintah," kata Eric kepada Katadata.co.id, di waktu yang berlainan.
