Industri Makanan & Minuman Keluhkan Kebijakan Pemerintah Tidak Sinkron
Pengusaha mulai mengeluhkan perbedaan pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terkait larangan produksi saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Perbedaan pendapat antara Pemerintah Pusat dan Pemda ini menyebabkan banyak perusahaan kesulitan untuk menentukan kebijakan produksi yang akan diambil. Alhasil, produksi menjadi tidak maksimal.
Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman mengatakan, hal itu menimbulkan permasalahan baru di kalangan pengusaha. Padahal, industri makanan dan minuman merupakan salah satu usaha yang masih dizinkan beroperasi secara normal.
"Pertama antara pusat dan daerah tidak sinkron kebijakannya, sebab pusat tetap memberikan izin operasi, tapi di daerah minta semua industri tutup total," kata Adhi dalam rapat bersama Komisi VI melalui video conference, Senin (27/4).
Selain tidak sinkronnya kebijakan pusat dan daerah, industri makanan dan minuman juga memiliki permasalahan soal perbedaan mengenai penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19) di lingkungan perusahaan. Hal ini lantas berpengaruh pada biaya yang harus dikeluarkan perusahaan selama pandemi Covid-19.
Pelaku industri makanan dan minuman juga mengeluhkan soal pemberian stimulus dari pemerintah, yang dianggap masih belum cukup. Padahal, industri tersebut merupakan salah satu faktor yang menopang hidup masyarakat.
(Baca: Marak Corona, Industri Minuman Masih Genjot Produksi Jelang Puasa)
