Sri Mulyani: Tak Ada Kenaikan Tunjangan Kinerja untuk PNS Tahun Ini
Pandemi virus corona membuat pemerintah harus menghemat belanja di luar penanganan Covid-19, termasuk belanja pegawai. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut PNS tak akan mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja pada tahun ini.
"Belanja pegawai turun Rp 3,4 triliun karena ada penghematan dari tidak adanya kenaikan tukin tahun ini," ucap Sri Mulyani pada rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat dalam konferensi video di Jakarta, Kamis (30/4).
Adapun alokasi belanja pegawai pada APBN 2020 sebesar Rp 155 triliun. Dengan adanya berbagai realokasi untuk Covid-19, outlook belanja pegawai turun menjadi Rp 151,6 triliun.
Selain belanja pegawai, beberapa belanja kementerian/lembaga yang tak terkait penanggulangan Covid-19 juga ditunda. Belanja tersebut, antara lain mencakup anggaran perjalanan dinas, biaya rapat, honorarium, dan belanja non operasional.
Kemudian, Sri Mulyani menyampaikan bahwa belanja modal untuk beberapa proyek juga dapat ditunda atau diperpanjang waktunya. "Namun harus dengan hati-hati, jangan sampai mangkrak," kata dia.
(Baca: Bos dan Pegawai BI Potong THR hingga Gaji 6 Bulan untuk Corona)
Kegiatan atau proyek yang sudah dikontrak dapat dinegoisasi kembali dengan pihak ketiga. Tujuannya, agar pengerjaan proyek dapat ditunda karena terdampak Covid-19.
Meski demikian, ia menyebut terdapat beberapa jenis belanja yang dikecualikan dari pemotongan anggaran. Belanja tersebut yakni belanja penanggulangan dampak Covid-19, belanja penanggulangan stunting, kematian ibu dan bayi, serta pemberantasan penyakit menular. "Jadi seperti untuk malaria yang marak saat ini tetap dijaga efisiensi dan efektivitasnya," ucap dia.
Kemudian belanja bantuan sosial yang menjadi bagian stimulus jaringan pengaman sosial. Terakhir, pagu non-RM (PNBP & BLU, PHLN, PHDN, SBSN) karena tidak dapat direalokasi ke program lain.
(Baca: Tak Bayar THR Pejabat Negara, Pemerintah Hemat Anggaran Rp 5,5 Triliun)
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini kembali menegaskan, belanja negara akan difokuskan pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan membantu dunia usaha. Dengan demikian, refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 akan terus dilakukan.
Hingga kini, belanja negara yang berhasil dihemat mencapai Rp 190 triliun. "Terdiri dari belanja kementerian/lembaga yang dihemat Rp 95,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp 94,2 triliun serta realokasi cadangan Rp 54,6 triliun," katanya.
Selain itu, terdapat pula tambahan belanja penanganan Covid-19 sebesar Rp 255,1 triliun. Tak hanya belanja negara, Sri Mulyani menyebut dukungan pembiayaan anggaran juga akan difokuskan untuk penanganan Covid-19 yang mencapai Rp 150 triliun.
