Terdampak PSBB, Lebih dari 24 Ribu Perusahaan Tak Bisa Beroperasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, lebih dari 24 ribu perusahaan tak bisa beroperasi karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah Indonesia.
Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki total 12,3 juta pekerja. Angka ini didapatkan dari jumlah industri yang mendaftarkan izin beroperasi saat PSBB sebanyak 15.747 perusahaan dengan total karyawan 4,7 juta.
"Dalam keadaan normal jumlah industri yang beroperasi ini lebih dari 40 ribu dan tenaga kerjanya sekitar 17 juta orang," kata Airlangga usai rapat terbatas melalui video conference, Kamis (30/4).
Airlangga mengatakan, berbagai perusahaan tersebut akan mendapatkan stimulus ekonomi dari pemerintah. Sehingga mereka dapat beroperasi kembali setelah situasi pandemi corona (Covid-19) di Indonesia sudah mereda.
(Baca: Jokowi Minta Korban PHK Diprioritaskan Menerima Kartu Prakerja)
Hanya saja, Airlangga menyebut stimulus ekonomi hanya akan diberikan bagi perusahaan yang berkomitmen untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya. "Dengan demikian, diharapkan seluruh stimulus bisa jadi bantalan menjaga tenaga kerja kita," katanya.
Adapun, jumlah tenaga kerja yang telah terkena PHK dan dirumahkan di seluruh Indonesia hingga saat ini mencapai 1,7 juta orang. Secara rinci, ada 375 orang pekerja formal yang terkena PHK. Lebih lanjut, ada 1 juta pekerja di sektor formal yang dirumahkan. "Kemudian pekerja informal terdampak 314.833 orang," kata Airlangga.
Menurut Airlangga, para pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan tersebut akan dimasukkan dalam program Kartu Prakerja secara bertahap dalam 4-5 pekan ke depan. Hal ini sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas hari ini.
(Baca: Jokowi: Stimulus Ekonomi Hanya untuk Perusahaan yang Tak PHK Karyawan)
Jokowi menilai prioritas Kartu Prakerja untuk pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan ini penting mengingat animo masyarakat mengikuti program tersebut sangat tinggi. Saat ini, orang yang telah mendaftar Kartu Prakerja sudah 8,4 juta orang.
Padahal, Jokowi menyebut jatah penerima manfaat Kartu Prakerja hanyalah 5,6 juta orang. "Sehingga sekali lagi, korban PHK agar diberikan prioritas," kata Jokowi.
