Tanpa Lelang, Penunjukan Mitra Kartu Prakerja Berpotensi Monopoli?

Pingit Aria
5 Mei 2020, 18:11
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mula
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id.

Program Kartu Prakerja telah bergulir. Meski, program andalan Presiden Joko Widodo terus menuai kritik. Dari mulai benefit berupa pelatihan yang tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tengah krisis akibat pandemi Covid-19, hingga penunjukan mitra yang dianggap tak terbuka.

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, penunjukan delapan mitra program Kartu Prakerja berpotensi melanggar aturan persaingan usaha.

Menurutnya, penunjukan ini tak sesuai ketentuan kerja sama dalam pengadaan barang dan jasa. "Penunjukan delapan mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli," ujar Boyamin usai bertemu dengan anggota Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK, Senin (4/5).

Delapan mitra tersebut antara lain, Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Pada tahap awal, Skill Academy by Ruangguru menjadi platform yang paling banyak dipilih oleh peserta program Kartu Prakerja.

Boyamin mempermasalahkan penunjukan mitra program Kartu Prakerja yang tidak melalui mekanisme lelang. Pemerintah juga tidak mengumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra secara terbuka.

(Baca: Pengangguran di RI per Februari Tambah 60 Ribu jadi 6,88 Juta Orang)

Ia pun meminta KPK menyelidiki proses penunjukan delapan mitra Kartu Prakerja. Sebab, sudah ada dana pelatihan secara online yang dikucurkan pada gelombang I dan gelombang II. "Artinya, jika ada dugaan korupsi, misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan," katanya.

Boyamin juga menyinggung harga yang harus dibayar peserta pelatihan untuk mengikuti setiap kelas. Menurutnya, harga pelatihan dengan kisaran Rp200 ribu sampai Rp1 juta untuk mengikuti kelas online terbilang sangat mahal.

"Diduga terlalu mahal jika ongkos produksi materi bahan pelatihan itu dibandingkan dengan gaji guru atau dosen," ujarnya.

Sebelumnya, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara mengklarifikasi penunjukan perusahaannya sebagai salah satu mitra program Kartu Prakerja. Belva yang merupakan mantan staf khusus Jokowi mengatakan, delapan mitra mengikuti proses seleksi sejak Desember 2019.

Proses pemilihan itu dilakukan oleh Kementerian Kooordinator bidang Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO) tanpa intervensi siapa pun.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...