Penumpang Pesawat Positif Corona, Pelonggaran Transportasi Tidak Tepat

Cindy Mutia Annur
10 Mei 2020, 20:46
pelonggaran transportasi, virus corona, pembatasan sosial berskala besar psbb, bandara soekarno hatta
ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.
Seorang calon penumpang pesawat menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan karet saat mengantre untuk lapor diri di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (10/5/2020). Penggunaan pelindung wajah tersebut bagian dari upaya melindungi diri dari penularan COVID-19.

Pengamat transportasi menilai kebijakan pemerintah untuk memberikan kelonggaran izin operasional transportasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum tepat.

Hal ini terkait dengan adanya 11 anak buah kapal (ABK) eks kapal pesiar Italia yang positif terinfeksi virus corona setelah menjalani rapid test di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Internasional Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang, Banten, pada Kamis (7/5).

Advertisement

Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengatakan, temuan 11 warga negara Indonesia (WNI) yang terpapar corona itu masih tergolong sangat rendah dibandingkan jumlah warga negara asing (WNA) yang kerap lolos melalui bandara.

"Apalagi jumlah petugas bandara sangat minim sehingga kerap terjadi antrean dengan alat pemeriksaan yang terbatas," ujar Alvin kepada Katadata.co.id, Minggu (10/5).

(Video: Data Terbaru Kasus Corona di Indonesia per 10 Mei 2020)

Adapun 11 eks ABK kapal pesiar Italia tersebut datang dengan maskapai Italia, Neos. Bandara Soetta sejak 2 Maret 2020, telah melayani kedatangan sekitar 15.000 WNI yang merupakan penumpang di dalam penerbangan repatriasi. 

Alvin mengatakan bahwa kelonggaran izin operasional transportasi yang diberikan pemerintah tersebut hanya berlaku untuk penerbangan domestik bukan untuk internasional.

Penerbangan internasional sendiri tidak melarang para WNI dan WNA yang telah memiliki izin untuk menetap di Indonesia. Sedangkan, WNA yang tidak memiliki izin menetap di Indonesia dilarang masuk.

"Namun jika pelaksanaan protokol kesehatan tidak dilakukan secara konsisten dan tegas, akan banyak (positif corona) yang lolos dan penyebaran Covid-19 ini dikhawatirkan bisa meluas hingga ke desa-desa," ujarnya.

Dia menilai bahwa protokol kesehatan di daerah pun masih sulit untuk dikendalikan, terutama pada protokol angkutan darat di terminal bus, gerbang tol, dan sebagainya. "Saya khawatir justru di sana lah celah-celah kebobolan dalam pelaksanaan larangan mudik," ujar Alvin.

(Baca: IDI Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Pelonggaran Transportasi)

Halaman:
Reporter: Cindy Mutia Annur
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement