Data Bansos DKI Jakarta yang Terus-Menerus Kena Kritik
Kritik pemerintah pusat soal data bantuan sosial (bansos) Provinsi DKI Jakarta kembali datang. Setelah Menteri Keuangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersuara, kali ini giliran Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi.
Provinsi DKI Jakarta, menurut dia, paling kacau dalam hal data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk penerima bansos. “Yang paling ngawur itu data Jakarta. Itu memang datanya kacau sekali,” kata Budi Arie dalam diskusi siarang langsung lewat Facebook Migrant Care, Selasa (12/5), dikutip dari CNNIndonesia.com.
Permasalahan data ini seharusnya menggandeng perangkat rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW). “RT itu kan yang paling tahu mana tetangganya yang susah. Jadi, ada proses pengumpulan data, verifikasi dan validasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Menko Muhadjir pun mengaku sempat bersitegang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal ini. “Agak saya tegur keras Pak Gubernur,” katanya, seperti dilansir dari Kompas.com.
Penyebabnya, Anies menyodorkan data miskin baru di Jakarta sekitar 3,6 juta orang. Tapi pemprov hanya bisa mengatasi 1,1 juta orang dan mintanya ditangani oleh pusat.
(Baca: Pemerintah Targetkan Bansos Tunai Tahap Dua Selesai Sebelum Lebaran)
Dari sini lalu Sri Mulyani bersuara. Dengan anggaran bansos DKI Jakarta ditanggung pemerintah pusat, maka terdapat kebutuhan tambahan anggaran. "Jadi saat ini sedang dilakukan alokasi besar-besaran," ucapnya.
Menteri Sosial pun menilai bansos untuk warga Jakarta tidak sesuai dengan kesepakatan dengan pemerintah pusat. Juliari menemukan sejumlah kejanggalan penyaluran bantuan itu. Di 15 titik penyaluran bansos, ada warga yang menerima bantuan dari Kementerian dan Pemprov DKi Jakarta.
“Kesepakatan awalnya tidak demikian. Gubernur meminta bantuan pemerintah pusat untuk memberi bantuan yang tidak bisa di-cover oleh DKI,” katanya dalam Rapat Kerja Komisi VIII pada 6 Mei lalu.
(Baca: Pandemi Corona, Jokowi Tetap Tinjau Penyerahan Bansos Tunai di Bogor)
