Pengertian UMKM, Kriteria Kekayaan, dan Pemberdayaan di Tengah Pandemi

Penulis: Muchamad Nafi

15/5/2020, 10.37 WIB

Batasan nilai kekayaan dan omzet UMKM dapat diubah melalui Peraturan Presiden sesuai perkembangan perekonomian. Pandemi virus corona menghantui UMKM.

umkm, pengertian umkm, kriteria umkm, masalah umkm
ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
Perajn memproduksi kerajinan rotan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta, Kamis (14/5/2020). Presiden Joko Widodo menerapkan lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi di sektor UMKM saat pandemi COVID-19.

UMKM selalu punya peran dalam gerak ekonomi masyarakat. Bahkan, usaha mikro, kecil, dan menengah ini menjadi pendorong bangkitnya perekonomian setelah goncangan melanda Indonesia, seperti krisis moneter 1998 dan krisis keuangan pada 2008. Kondisi tersebut tak berlaku saat ini ketika virus corona menciptakan krisis kesehatan yang memicu resesi ekonomi.

Lalu, apa pengertian UMKM yang sering kita dengar dan apa saja kriterianya? Juga bagaimana kondisi sekarang ketika aktivitas ekonomi begitu sempit seiring pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah untuk menekan penyebaran Covid-19?

Pemerintah memberi rambu-rambu kelompok usaha ini melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 1 aturan tersebut mendefinisikan tiga jenis usaha tersebut sebagai berikut:

Usaha mikro yakni usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan. Ada sejumlah kriteri terkait nilai kekayaan usaha dan hasil penjualan atau omzet.

Sementara usaha kecil dimaknai sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Juga bukan pula cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar secara langsung maupun tidak.

(Baca: Penjualan Produk UMKM di Blibli Naik 6 Kali Lipat Imbas Pandemi Corona)

Adapun usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Demikian pula bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau bagian usaha besar secara langsung maupun tidak.

SKEMA PERLINDUNGAN UMKM SAAT PANDEMI
Seorang perajin sedang beraktivitas. Saat ini ada skema perlindungan UMKM saat pendemi. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.)

 

Karena itu, di pasal ini disebutkan juga usaha besar sebagai usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Jenis ini meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria UMKM dari Sisi Kekayaan dan Omzet

Dari sisi kekayaan dan omzet atau hasil penjualan, kriteria UMKM tercantum dalam Pasal 6.

  • Usaha mikro yakni ketika kekayaan bersihnya paling banyak Rp 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sementara hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.
  • Untuk usaha kecil, batasan kekayaan bersihnya lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, juga tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dari sisi hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.
  • Terakhir, kriteria usaha menengah yakni ketika kekayaan bersihnya lebih dari Rp 500 juta  sampai dengan Rp 10 miliar di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Adapun hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 miliar sampai paling banyak Rp 50 miliar.

Namun aturan ini juga menyebutkan bahwa kriteria dengan nilai nominal tersebut dapat diubah melalui Peraturan Presiden sesuai perkembangan perekonomian.

Dengan klasifikasi tersebut, pemerintah berharap UMKM dapat berperan dalam membangun perekonomian nasional, termasuk pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar. Pada ujungnya akan tercipta struktur perekonomian yang seimbang, termasuk melahirkan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi kemiskinan.

Dan benar, tak heran setiap tahun jumlah UMKM makin besar. Pada 2010, jumlah UMKM yang tersebar di Tanah Air mencapai 52,8 juta usaha. Lima tahun kemudian naik menjadi 59,3 juta. Dan pada 2018 total jumlah UMKM sebanyak 64,2 juta usaha. Perhatikan grafik pada Databoks di bawah ini:

Dengan jumlah tersebut, UMKM berkontribusi 60,3 % dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, usaha mikro, kecil, dan menengah menyerap 97 % dari total tenaga kerja dan 99 % dari total lapangan pekerjaan. 

Hantaman Pandemi Corona terhadap UMKM

Dengan jumlah begitu besar, UMKM kerap menjadi penggerak saat ekonomi Indonesia sedang tidak sehat. Hal ini terlihat saat krisis 1998 ketika banyak perusahaan besar tumbang. Begitu pula pada krisis 2008.

Center for Information and Development Studies (CIDES) pernah membuat analisis bahwa ada tiga faktor yang membuat UMKM mampu bertahan. Pertama, UMKM pada umumnya menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sehingga permintaannya selalu ada.

Kedua, pelaku UMKM memanfaatkan sumber daya lokal terkait tenaga kerja, bahan baku, dan peralatan. Dengan demikian, sebagian besar kebutuhan tidak mengandalkan barang impor yang sangat terpengaruh fluktuasi rupiah. Ketiga, bisnis UMKM tidak banyak ditopang dana perbankan, melainkan dari kocek pribadi.

(Baca: Dukung UMKM saat Pandemi, Jokowi Resmikan #BanggaBuatanIndonesia

Tipikal seperti ini yang menurut CIDES terjadi di sejumlah negara sejak lama, seperti Jepang usai luluh lantak oleh bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 1945. Dalam konteks Indonesia, UMKM telah menjadi backbone dan buffer zone yang menyelamatkan negara dari keterpurukan ekonomi.

Namun pandemi virus corona kali ini membuat banyak UMKM tak berdaya. Dengan cepat satu per satu berjatuhan. Mereka kehilangan pasar seiring melemahnya daya beli masyarakat dampak menurunnya aktivitas ekonomi saat pembatasan sosial berskala besar di sejumlah daerah. Di sisi lain, ketika ada permintaan, mereka terhambat akan bahan baku.

Hal ini seperti proyeksi yang dibuat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Menurut mereka, salah satu yang terkena imbas penyebaran Covid-19 setelah sektor pariwisata adalah UMKM, terutama pada unit usaha makanan dan minuman. Demikian juga dengan kerajinan dari kayu dan rotan. Lihat grafik Databoks berikut ini:

Pada kedua unit usaha tersebut, lingkup usaha mikro yang paling besar terdampak. Sebanyak 27 % usaha mikro pada unit usaha makanan dan minuman dan 17,03 % pada kerajinan dari kayu dan rotan. Sementara itu, total kerugian dari sektor pariwisata mencapai US$ 2 miliar dengan penurunan pertumbuhan pesawat 0,013 %, penyediaan akomodasi sebesar 0,008 %, dan makanan minuman 0,006 %.

Dalam kondisi serba susah ini, Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Teten Masduki tetap melihat ada peluang. Seiring melesunya perekonomian global, peluang UMKM untuk mengisi pasar dalam negeri terbuka lebih besar. UMKM bisa menggantikan posisi produk impor, misalkan untuk buah-buahan, sayuran, dan bahan baku sparepart.

Kementeriannya juga mengarahkan agar bisnis UMKM bergeser ke produk yang permintaannya sedang tinggi. Misalnya, saat ini sudah ada 100 UMKM yang beralih memproduksi alat pelindung diri. Berdasarkan data per 30 April, 161 pelaku UMKM produsen masker lolos verifikasi. Mereka dari Jawa Barat, lalu Yogyakarta, Jawa Timur, Gorontalo, dan Jawa Tengah.

Sementara, UMKM yang lolos untuk memproduksi APD hazmat mencapai 86 produsen. Jumlah terbanyak di Jawa Barat, diikuti DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Banten. Adapun jumlah UMKM produsen penyanitasi tangan mencapai 29 pelaku dari Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten.

PRODUKSI APD DI DEPOK
Produksi APD di Depok. Saat ini sudah ada 100 UMKM yang beralih memproduksi alat pelindung diri. (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc.)

 

Masalah yang Sering Dihadapi UMKM

Walau kontribusi UMKM terhadap PDB cukup signifikan, jenis usaha ini kerap menghadapai masalah -bahkan dalam situasi yang normal- untuk berkembang menjadi besar. UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pernah membuat analisis mengenai hal ini.

Hasil riset mereka menunjukkan bahwa ada dua hambatan utama dalam perkembangan UMKM: kesulitan modal dan pemasaran. Sulitnya memperoleh dukungan dana menghambat para pelaku untuk melakukan ekspansi usaha. Masalah ini sangat terkait dengan akses pembiayaan.

Hingga dua tahun terakhir, tren pembiayaan UMKM mayoritas bertumpu pada sektor perbankan. Padahal, potensi pendanaan dari sektor lain sebenarnya terbuka cukup lebar dengan jangkauan yang lebih luas.

(Baca: Pelaku UMKM Mengaku Belum Merasakan Manfaat Insentif dari Pemerintah)

Beberapa strategi pembiayaan yang bisa ditempuh di luar sektor perbankan seperti pasar modal, leasing, factory, gadai, dan koperasi. Bisa pula pembiayaan dari jenis non-kredit, misalnya hibah, asuransi, dan equity, untuk dimaksimalkan dengan dorongan pemerintah. Atau, denga perkembangan teknologi bisa pula melalui jalur fintech.

Pesatnya teknologi ini juga bisa menjadi solusi atas problem kedua, yakni pemasaran. Menurut riset UKM Center tadi, penggunaan teknologi dalam berbagai bidang ekonomi menjadikan pasar UMKM tidak lagi terbatas wilayah dan waktu.

Alhasil, hal ini akan menciptakan pasar komersial melalui media daring. Harapannya, para pelaku UMKM dapat mendistribusikan produknya dengan lebih luas, bahkan bisa ekspansi ke luar negeri.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan