Trump Peringatkan Tiongkok soal UU Keamanan Nasional Hong Kong
Amerika Serikat (AS) memperingatkan Tiongkok agar tidak memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong untuk memperkuat kendalinya atas negara bekas jajahan Inggris tersebut.
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Washington akan bereaksi sangat keras jika hal tersebut terealisasi. “Belum ada yang tahu detail rencana Tiongkok, tapi jika terjadi, kami akan merespon masalah itu dengan sangat keras,” kata Trump seperti dikutip Reuters, Jumat (22/5).
Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa otonomi khusus dan kebebasan hak asasi manusia (HAM) adalah kunci untuk mempertahankan status khusus Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan dunia.
"Setiap upaya untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional yang tidak mencerminkan kehendak rakyat Hong Kong akan sangat mengganggu stabilitas, dan akan mendapat kecaman keras dari Amerika Serikat dan komunitas internasional," kata juru bicara Deplu AS, Morgan Ortagus.
(Baca: Hubungan AS-Tiongkok Terus Memanas, Bursa Saham Asia Memerah)
Karena menurut Undang-Undang HAM dan Demokrasi Hong Kong yang diteken Trump tahun lalu, Hong Kong harus memiliki tingkat otonomi tertentu untuk bisa mendapatkan keistimewaan dari AS yang menjadikannya salah satu pusat keuangan dunia. Apalagi ada lebih dari 1.300 perusahaan dan 85 ribu warga AS di Hong Kong.
Langkah Tiongkok akan mengakhiri keistimewaan ini dan akan menjadi pukulan telak bagi perusahaan AS yang beroperasi di sana. Ini juga berpotensi memicu kembali aksi protes dari warga Hong Kong seperti aksi demonstrasi besar-besaran pada 2019 yang meluluh lantakkan dan memicu resesi di negara ini.
Menurut Ortagus langkah pemerintah Tiongkok ini bertentangan dengan komitmen dan kewajibannya dalam dalam Deklarasi Bersama Tiongkok-Inggris.
