Pembatasan Penerbangan di 19 Bandara Diperpanjang hingga 7 Juni

Pemberlakuan pembatasan penerbangan di bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II diperpanjang hingga 7 Juni, dari awalnya 1 Juni. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 tahun 2020.

Dalam surat edaran tersebut, pembatasan perjalanan orang dalam rangka penanganan pandemi corona diperpanjang. Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merilis Keputusan Menhub Nomor KM 116 tahun 2020 yang memperpanjang masa berlaku Peraturan Menteri Nomor 25 tahun 2020.

Peraturan Menteri tersebut memuat tentang pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran pandemi virus corona. (Baca: AP II Perketat Pemeriksaan, Ratusan Penumpang Pesawat Batal Berangkat)

Sejalan dengan hal itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub merilis Surat Edaran Nomor 32 tahun 2020, tentang petunjuk operasional transportasi udara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Maka dari itu, prosedur keberangkatan penumpang rute domestik di tengah pandemi corona masih diterapkan di bandara PT Angkasa Pura II. 

“Dalam artian penumpang pesawat domestik harus memenuhi sejumlah persyaratan dan melengkapi berbagai dokumen,” ujar President Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dikutip dari siaran pers, kemarin (31/5).

Selama masa pembatasan penerbangan, orang yang boleh melakukan perjalanan dengan pesawat yakni yang bekerja pada lembaga pemerintah atau swasta. Itu pun terkait dengan pelayanan percepatan penanganan Covid-19, pertahanan, keamanan dan ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, pendukung layanan dasar, dan pelayanan fungsi ekonomi penting. 

Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat juga diperbolehkan. Lalu, orang yang anggota keluarga intinya tengah sakit keras atau meninggal dunia diizinkan melakukan perjalanan dengan pesawat.

Lalu, Pekerja Migran Indonesia yang akan kembali ke daerah asal juga diperbolehkan melakukan perjalanan rute domestik. (Baca: Belajar dari Kasus Soetta, Kemenhub Perketat Penjagaan di Adi Soemarno)

Kendati begitu, Angkasa Pura II beserta stakeholder lain akan mengecek dokumen yang diperlukan, sesuai tercantum di dalam SE Nomor 5 tahun 2020. Dokumen yang dicek yakni Surat tugas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri yang ditandatangani oleh minimal pejabat setingkat eselon 2.

Surat tugas bagi pegawai BUMN/BUMD/UPT/Satker/organisasi non-pemerintah/lembaga usaha, yang ditandatangani oleh direksi/kepala kantor. (Baca: Antrean Sempat Membeludak di Terminal 2 Bandara Soetta)

Lalu, menunjukan surat keterangan uji tes Reverse Transcription-Polymese Chain Reaction (RT-PCR) dengan hasil negatif yang berlaku tujuh hari. Bisa juga menunjukkan surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non-reaktif yang berlaku tiga hari pada saat keberangkatan.

Kemudian, surat keterangan bebas gejala seperti influensa (influenza-like illness) dari dokter RS/Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas PCR Test/Rapid Test. Bagi yang tidak mewakili lembaga pemerintah atau swasta, harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai dan diketahui lurah/kepada desa setempat.

Setelah itu, menunjukkan KTP atau tanda pengenal lain yang sah. Melaporan rencana perjalanan. (Baca: Cegah Antrean Membeludak, Slot Penerbangan di Bandara Soetta Dibatasi)

Pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat dan ingin melakukan perjalanan dengan pesawat juga harus menyertakan surat keterangan rujukan rumah sakit. Sedangkan orang yang anggota keluarga intinya sakit keras, diminta melengkapi surat keterangan kematian.

Ke depan, Angkasa Pura II memberlakukan pemeriksaan dokumen secara digital bagi calon penumpang pesawat rute domestik di tengah pandemi corona. Perusahaan pun menggelar simulasi pemeriksaan secara digital kemarin, dan akan berlanjut pada hari ini.

“Dengan pemeriksaan digital, calon penumpang rute domestik bisa mengunggah dokumen yang harus dipenuhi ke aplikasi Travel Declaration (Travelation),” kata Awaluddin. Apabila disetujui, maka calon penumpang akan mendapat sertifikat digital pre-clearance yang bisa dibuka di gawai.

Dengan begitu, sertifikat digital pre-clearance bisa diperiksa di bandara. “Melalui digitalisasi proses menjadi lebih ringkas namun tetap ketat, dan memastikan terwujudnya physical distancing,” kata Awaluddin. 

(Baca: Bisnis Tertekan Pandemi Corona, Angkasa Pura II Pangkas Belanja Modal)

Angkasa Pura II mengelola 19 bandara. Di antaranya Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Tangerang), Bandara Halim Perdanakusuma (Jakarta), Bandara Internasional Kualanamu (Deli Serdang), Bandara Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II (Palembang), Bandara Silangit (Tapanuli Utara), dan Bandara Raja Haji Fisabilillah (Tanjung Pinang).

Lalu, Bandara Supadio (Pontianak), Bandara Banyuwangi, dan Bandara Radin Inten II (Lampung). Kemudian, Bandara Husein Sastranegara (Bandung), Bandara Depati Amir (Pangkalpinang), Bandara Sultan Thaha (Jambi).

Kemudian, Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya), Bandara HAS Hanandjoeddin (Belitung), Bandara Internasional Jawa Barat (Majalengka), Bandara Fatmawati Soekarno (Bengkulu), Bandara Sultan Iskandar Muda (Aceh), dan Bandara Minangkabau (Padang).

(Baca: Beda Protokol Penumpang di Soetta dan Bandara Hong Kong Saat Corona )