Bappenas Ingin Data Dukcapil Jadi Acuan untuk Atasi Masalah Bansos
Akurasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) masih menjadi kendala yang dihadapi Pemerintah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pembagian bantuan seharusnya dilakukan berbasis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Menurutnya, data Dukcapil bisa menjadi informasi induk dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan dalam pembagian bansos. Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam data Dukcapil juga dapat menunjukkan profil setiap penduduk, seperti pendidikan hingga status pekerjaan seseorang jika sudah tersinkronisasi dengan data institusi lain.
“Mestinya data Dukcapil jadi basis data untuk penduduk Indonesia. Data tersebut tinggal mempertautkan profil penduduk di mana pun dia berada," kata dia dalam Katadata Forum Virtual Series: Kunci Sukses Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Rabu (10/6).
(Baca: Survei TNP2K Sebut 12,17% Peserta Kartu Prakerja Bukan Pengangguran)
Suharso menilai selama ini masih ada perbedaan data berbagai kementerian. Sebagai contoh, ada data pertanian suatu daerah yang tidak sama dengan DTKS. Akibatnya, ada sejumlah petani yang tidak memperoleh bansos dari pemerintah.
"Ke depan, hindari perbedaan data. Data center jangan diperbanyak sehingga ada wali tertentu yang menjadi basisnya," ujar dia.
Meski demikian data NIK kerap tidak mengikuti perkembangan terkini setiap penduduk. Sebagai contoh, ada penduduk yang berpindah tempat tanpa terdata Dukcapil.
