Pembentukan Lima Subholding Pertamina Menuai Pro dan Kontra

Pertamina telah menunjuk jajaran direksi untuk subholding hulu migas. Keputusan tersebut merupakan bagian dari peta jalan program Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dalam rangka pembentukan holding Migas.

Terdapat lima subholding yang telah dibentuk yakni Upstream Subholding yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina Hulu Energi, Gas Subholding (PT Perusahaan Gas Negara), Refinery & Petrochemical Subholding (PT Kilang Pertamina Internasional), Power & NRE Subholding (PT Pertamina Power Indonesia) dan Commercial & Trading Subholding (PT Patra Niaga). Selain itu juga terdapat Shipping Company yang operasionalnya diserahkan kepada PT Pertamina International Shipping.

Kebijakan ini pun menuai pro kontra. Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman menilai bahwa perombakan struktur BUMN yang terjadi di Pertamina hanya akan menambah panjang catatan kegagalan Kementerian BUMN dalam mengurus perusahaan pelat merah.

Menurut Maman, pembentukan holding atau subholding justru akan semakin cepat mengantarkan Pertamina ke jalan kebangkrutan. "Saya analogikan seperti seorang Ibu yang sakit jantung tapi dirujuk ke Dokter THT tentunya akan salah diagnosa dan salah kaprah," ujar Maman kepada Katadata.co.id, Minggu (14/6).

(Baca: Nicke Widyawati Tunjuk Lima CEO Baru Subholding Pertamina)

Maman pun menyarankan agar pemerintah membentuk superholding BUMN. Dengan begitu, semua penentuan direksi serta operasional diserahkan kembali kepada kementerian teknisnya masing-masing.

"Sebagai contoh Pertamina, Antam dan lain-lain, kita serahkan kepada Kementerian ESDM lalu Perusahaan BUMN Karya serahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Perusahaan BUMN Pertanian serahkan kepada Kementerian Pertanian begitu juga yang lainnya," ujar Maman.

Selain itu, Maman menyebut kurang tepat ketika perombakan struktur pejabat BUMN semuanya diserahkan kepada Kementerian BUMN yang tidak paham teknis, operasional serta budaya perusahaan tersebut. Apalagi, Direksi dari perusahaan tersebut dalam kesehariannya selalu bersinggungan dengan Kementerian teknis.

Berbeda dengan Maman,  Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar Ridwan Hisjam mengungkapkan, pembentukan holding atau subholding di tubuh Pertamina dinilai sudah cukup bagus. Apalagi, orang-orang yang ditunjuk dalam mengemban tugas baru tersebut mempunyai pengalaman yang mumpuni.

"Tinggal bagaimana masing-masing subholding membangun image corporate yang menjadi kebanggaan bersama," kata dia.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan. Menurut Mamit penunjukan para personel dalam subholding pertamina secara garis besar kemungkinan merupakan pilihan terbaik agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh holding.

(Baca: Pertamina Tunjuk Jajaran Direksi Subholding Hulu Migas)

Mamit menilai penunjukan tersebut juga telah sesuai dengan keinginan Pemerintah untuk membawa subholding migas dapat melantai di bursa Indonesia. Meski begitu, menurut dia perlu adanya fondasi yang kuat. "Karena saya melihatnya untuk finance hampir semuanya berasal dari luar pertamina," ujar Mamit.

Adapun, Mamit menyoroti terpilihnya Chief Executive Officer Upstream Subholding Pertamina Budiman Parhusip. Meski berasal dari lingkup luar Pertamina, pengalamannya dalam mengelola perusahaan tidak diragukan.

Lebih lanjut, dengan perombakan di sektor hulu yang diubah menjadi per-regional dinilai juga sudah tepat. Apalagi, susunan ini menurutnya dapat merapikan semua aset yang masuk agar terintegrasi secara keseluruhan.

"Minyak dan gas itu kan by location dan asetnya juga berdekatan. Memang tidak mudah untuk implementasinya, hukumnya, harmonisasinya, lha wong gaji setiap aset dalam satu region juga bisa beda jauh," ujar dia.

Ia pun mencontohkan seperti yang ada di Kalimantan, wilayah tersebut mempunyai potensi pengembangan migas yang cukup besar. Sehingga jika dukungan antara satu regional dapat teimplementasi, maka ada efisiensi yang bisa didapatkan.

"Bagus kalau bisa saling mendukung, misalnya logistik, shared kompetensi orang, shared resources tools dan lain-lain. Satu regional bisa saling mendukung," ujar dia.

(Baca: Erick Thohir Tepis Rumor Pemilihan Pimpinan BUMN Berdasarkan Kedekatan)

Sebelumnya, Kementerian BUMN memutuskan untuk merubah organisasi di tubuh Pertamina. Salah satunya dengan memangkas jumlah direksi perusahaan tersebut.

Melalui Salinan Keputusan Menteri BUMN nomor SK-198/MBU/06/2020, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina tertanggal 12 Juni 2020, pemerintah menetapkan struktur organisasi direksi yang semula 11 orang menjadi enam orang.

Beberapa di antaranya juga mengalami perubahan nomenklatur. Adapun struktur baru Direksi Pertamina terdiri atas :

- Direktur Utama : Nicke Widyawati 
- Direktur Sumber Daya Manusia : Koeshartanto 
- Direktur Keuangan : Emma Sri Martini 
- Direktur Penunjang Bisnis : M. Haryo Yunianto 
- Direktur Logistik & Infrastruktur : Mulyono 
- Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha : Iman Rachman

(Baca: Jumlah Direksi Dipangkas, Pertamina Incar Nilai Pasar Rp 1.420 T)

Sesuai dengan Surat Keputusan No. SR-396/MBU/06/2020 tanggal 12 Juni 2020, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati langsung melantik pejabat masing-masing subholding pada Sabtu (13/6).

Adapun jajaran pimpinan subholding tersebut yaitu:

- CEO Upstream Subholding: Budiman Parhusip. 
- CEO Refinery & Petrochemical Subholding: Ignatius Tallulembang, didampingi Deputy CEO Budi Syarif Santoso. 
- CEO Power &NRE Subholding: Heru Setiawan. 
- CEO Commercial & Trading Subholding: Mas'ud Khamid. 
- CEO Shipping Company: Erry Widiastono.