Pemerintah Dinilai Tak Punya Terobosan untuk Tarik Investasi Migas
Produksi dan cadangan migas di Indonesia terus anjlok sejak 20 tahun terakhir. Hal itu sejalan dengan nilai investasi sektor migas yang menurun.
Mantan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno mengatakan pemerintah perlu menggenjot investasi migas secara agresif. Pasalnya, Indonesia memerlukan investasi hulu migas sebesar US$ 25 miliar atau setara Rp 353,73 triliun per tahun.
Selain itu, Indonesia memerlukan investasi hilir migas sebesar US$ 45 miliar atau sekitar Rp 636,79 triliun dalam lima tahun ke depan. Dana tersebut dibutuhkan untuk mengembangkan kilang eksisting dan membangun kilang baru serta infrasturktur distribusi hilir migas.
Namun, investasi di sektor hulu migas sejak 2014 terus turun dan mencapai titik terendahnya pada 2017. Hal itu terjadi karena Indonesia tidak masuk dalam daftar negara tujuan investasi migas.
Terlebih lagi, menurut dia, pemerintah tidak memiliki terobosan dan upaya nyata untuk memperbaiki iklim investasi. "Iklim investasi tidak menarik karena insentif fiskal tidak menarik, dan ini sudah disampaikan pihak investor, perlu bersaing dengan negara lain," ujar Ari dalam diskusi virtual, Selasa malam (23/6).
(Baca: Imbas Pandemi, Target Produksi Migas Tahun Depan 1,7 Juta Barel)
(Baca: Eksplorasi Migas Minim, Indonesia Terancam Defisit Gas 2023)
Selain itu, Ari meminta pemerintah mengubah pola pikir terkait sektor migas. Menurutnya, sektor migas seharusnya tidak lagi dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan negara, sehingga keuntungan yang didapat bisa digunakan untuk mengembangkan industri migas.
"Mindset harus diubah, minyak bukan pendapatan negara, minyak itu dipakai untuk pertumbuhan (ndustri) itu sendiri," ujarnya.
Apalagi sektor migas di Indonesia dalam kondisi darurat investasi. Tanpa investasi yang agresif, ketahanan energi nasional tak tercapai. Selain itu, sektor migas bakal menjadi beban bagi perekonomian negara karena impor minyak yang meningkat.
Di sisi lain, Mantan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Andang Bakhtiar menilai pemerintah perlu menggenjot penguatan ketahanan energi. Salah satunya dengan mengubah ketentuan kontrak bagi hasil yang lebih menarik seperti research contract untuk proyek migas nonkonvensional.
Selain itu, penggunaan dana Komitmen Kerja Pasti (KKP) eksplorasi harus lebih efektif. "Dana komitmen itu harus terus menerus, ini penting," ujar Andang.
Lebih lanjut, Andang menilai sektor migas masih ada harapan. Namun, diperlukan upaya-upaya keras guna menarik investor kelas kakap untuk menanamkan investasinya di Indonesia.
Hal ini mengingat kebanyakan dari perusahaan migas kelas dunia lebih memilih negara lain guna tujuan investasi. "Banyak siasat yang harus dilakukan. Masih menarik asalkan kita bikin tertarik," ujarnya.
Menurut dia ketentuan fiskal di negara-negara Afrika dan Amerika Latin lebih menarik bagi investor karena pemerintahnya tidak mengambil keuntungan di awal. Selain itu, banyak cadangan migas di wilayah tersebut.
