Pemerintah Tempatkan Dana Rp 30 T ke Himbara, Bagaimana Mekanismenya?
Pemerintah dan Bank Indonesia tak kunjung sepakat terkait pembagian beban pendanaan penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya memutuskan menarik dana yang semula ditempatkan di bank sentral sebesar Rp 30 triliun ke empat bank badan usaha milik negara (BUMN).
Pemindahan dana ini bertujuan agar perbankan dapat cepat menggelontorkan kredit. Ia pun meminta bank-bank BUMN untuk mengungkit dana itu menjadi pinjaman hingga tiga kali lipat agar dapat memulihkan ekonomi nasional.
“Penggunaan dana akan diawasi Menteri BUMN Erick Thohir dan dievaluasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap tiga bulan terkait efektivitas penggunaannya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/6).
(Baca: Di Balik Aksi Sri Mulyani Pindahkan Uang Pemerintah dari BI ke Himbara)
Himpunan bank milik negara atau Himbara percaya diri dapat menumbuhkan dana tersebut hingga tiga kali lipat. Ketua Himbara sekaligus Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso mengatakan, janji tersebut merupakan komitmen bersama para direktur utama bank anggota Himbara.
"Kami akan mendorong pertumbuhan dalam bentuk ekspansi kredit, terutama untuk menggerakkan sektor riil," kata Sunarso dalam konferensi pers kemarin
Khusus di BRI, Sunarso menyatakan telah menyusun rencana ekspansi kredit untuk tiga bulan ke depan. Rencana tersebut berisi target segmen, sektor, hingga wilayah yang akan disasar. Untuk segmen, Sunaro memberi bocoran BRI akan mengutamakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
(Baca: Dapat Dana dari Pemerintah, BRI Perbesar Ekspansi Kredit ke UMKM)
Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Royke Tumilaar menyebut, pihaknya telah menyiapkan rencana ekspansi kredit. Sasaran utama Bank Mandiri adalah wilayah yang masih memiliki potensi atau ruang untuk tumbuh.
Ekspansi kredit terutama direncanakan untuk daerah wisata yang akan segera dibuka. Kemudian, akan disalurkan untuk sektor perdagangan dan sektor lain yang bisa menampung produk UMKM. Sehingga, melalui ekspansi ini, sektor UMKM diharapkan mampu kembali pulih.
Landasan Aturan Penempatan Dana Pemerintah di Himbara
Penempatan dana pemerintah sebesar Rp 30 triliun di Himbara tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2020. Aturan ini merevisi PMK Nomor 5 Tahun 2014 mengenai penempatan uang negara.
Sri Mulyani mengatakan penempatan uang negara di bank umum sebetulnya sudah rutin dilakukan sejak 2014. Penerbitan PMK yang baru bertujuan untuk mendukung langkah-langkah pemulihan nasional.
(Baca: Suntikan Likuiditas Perbankan Masih Dorong IHSG, Ini Saham Pilihannya)
Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 yang telah disahkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara.
Menteri Keuangan telah mengirimkan surat kepada Gubernur BI untuk memindahkan dana pemerintah di bank sentral ke bank umum nasional. “Tujuannya, seperti ditekankan Presiden, khusus mendorong perekonomian dan sektor riil agar kembali pulih,” ucapnya.
Mekanisme Penempatan Dana Pemerintah di Himbara
Pemerintah akan menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun ke bank mitra melalui deposito dengan suku bunga sama dengan yang diperoleh dari BI, yakni 80% dari 7-Days Repo Rate. Suku bunga rendah ini bertujuan mendorong Himbara menyalurkan kredit ke sektor riil.
(Baca: 4 Bank BUMN janji Kembangkan Tiga Kali Lipat Dana Pemerintah Rp 30 T)
Sri Mulyani menekankan dana tersebut tidak boleh dipakai untuk membeli surat berharga negara (SBN) dan valuta asing. Penempatan dana itu untuk mempercepat pemberian kredit, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya dalam rangka Pemulihan Perekonomian Nasional (PEN).
Selain itu, bank umum mitra tidak boleh membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi serta memotong atau memungut remunerasi yang diperoleh dari penempatan uang negara. "Kami akan melakukan perjanjian kerja sama dengan para CEO bank Himbara. Menteri Keuangan akan diwakili Dirjen Perbendaharaan," kata Sri Mulyani.
Kriteria bank umum mitra yang mendapatkan dana ini adalah memiliki izin usaha bank umum yang masih berlaku. Kedua, kegiatan usahanya di Indonesia dan mayoritas pemiliknya adalah warga negara/badan hukum Indonesia/pemerintah daerah.
Ketiga, tingkat kesehatan minimal komposit 3 yang telah diverifikasi Otoritas jasa Keuangan (OJK). Keempat, melaksanakan kegiatan perbankan yang mendukung percepatan PEN sesuai pasal 4 PMK Nomor 70 Tahun 2020.
(Baca: Jurus Pemerintah Menyehatkan UMKM dari Hantaman Corona)
Bank Himbara yang akan berpartisipasi adalah BRI, Bank Mandiri, BNI dan BTN. Untuk penempatan dana tahap pertama sebesar Rp 30 triliun berlaku paling lama enam bulan sesuai Pasal 7 PMK tersebut. Apabila langkah penempatan dana ini berhasil, pemerintah akan meningkatkan jumlahnya, khusus untuk bank yang sehat dan memiliki kemampuan meningkatkan kredit dan sektor riil.
