Pemerintah Tempatkan Dana Rp 30 T ke Himbara, Bagaimana Mekanismenya?
Pemerintah dan Bank Indonesia tak kunjung sepakat terkait pembagian beban pendanaan penanganan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi corona. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya memutuskan menarik dana yang semula ditempatkan di bank sentral sebesar Rp 30 triliun ke empat bank badan usaha milik negara (BUMN).
Pemindahan dana ini bertujuan agar perbankan dapat cepat menggelontorkan kredit. Ia pun meminta bank-bank BUMN untuk mengungkit dana itu menjadi pinjaman hingga tiga kali lipat agar dapat memulihkan ekonomi nasional.
“Penggunaan dana akan diawasi Menteri BUMN Erick Thohir dan dievaluasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setiap tiga bulan terkait efektivitas penggunaannya,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/6).
(Baca: Di Balik Aksi Sri Mulyani Pindahkan Uang Pemerintah dari BI ke Himbara)
Himpunan bank milik negara atau Himbara percaya diri dapat menumbuhkan dana tersebut hingga tiga kali lipat. Ketua Himbara sekaligus Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) Sunarso mengatakan, janji tersebut merupakan komitmen bersama para direktur utama bank anggota Himbara.
"Kami akan mendorong pertumbuhan dalam bentuk ekspansi kredit, terutama untuk menggerakkan sektor riil," kata Sunarso dalam konferensi pers kemarin
Khusus di BRI, Sunarso menyatakan telah menyusun rencana ekspansi kredit untuk tiga bulan ke depan. Rencana tersebut berisi target segmen, sektor, hingga wilayah yang akan disasar. Untuk segmen, Sunaro memberi bocoran BRI akan mengutamakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
(Baca: Dapat Dana dari Pemerintah, BRI Perbesar Ekspansi Kredit ke UMKM)
Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Royke Tumilaar menyebut, pihaknya telah menyiapkan rencana ekspansi kredit. Sasaran utama Bank Mandiri adalah wilayah yang masih memiliki potensi atau ruang untuk tumbuh.
Ekspansi kredit terutama direncanakan untuk daerah wisata yang akan segera dibuka. Kemudian, akan disalurkan untuk sektor perdagangan dan sektor lain yang bisa menampung produk UMKM. Sehingga, melalui ekspansi ini, sektor UMKM diharapkan mampu kembali pulih.
Landasan Aturan Penempatan Dana Pemerintah di Himbara
Penempatan dana pemerintah sebesar Rp 30 triliun di Himbara tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2020. Aturan ini merevisi PMK Nomor 5 Tahun 2014 mengenai penempatan uang negara.
Sri Mulyani mengatakan penempatan uang negara di bank umum sebetulnya sudah rutin dilakukan sejak 2014. Penerbitan PMK yang baru bertujuan untuk mendukung langkah-langkah pemulihan nasional.
