ICW: Belanja Negara Rp 569 M untuk Rapid Test Tak Efektif
Indonesia Corruption Watch menemukan dugaan ketidakefektifan belanja negara Rp 569 miliar untuk pembelian alat rapid test Covid-19 dengan tingkat akurasi rendah. Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan bahwa sudah terdapat beberapa negara yang mengembalikan alat rapid test tersebut.
"Namun, pemerintah masih memaksakan pembelian alat itu," kata Wana dalam Webinar Diskusi Online “Manajemen Data dan Anggaran Penanganan Covid-19”, Rabu (10/2).
Pembelian alat rapid test dengan tingkat akurasi rendah menjadi sia-sia karena masyarakat perlu kembali melakukan tes Covid-19 yang lebih manjur yakni swab antigen atau PCR. Perencanaan pemerintah dalam menangani pandemi belum matang saat itu.
Selain itu, ICW menemukan potensi kecurangan dalam penyimpanan alat kesehatan. Salah satu gudang Badan Usaha Milik Negara yang menjadi rekan BNPB untuk menyimpan alat kesehata ternyata tak memiliki kapasitas khusus untuk menyimpan alat tersebut.
Ada pula beberapa penyedia alat kesehatan yang ditunjuk pemerintah yang sebelumnya tak memiliki kemampuan dibidangnya. Dengan demikian, kerja sama tersbeut cenderung hanya untuk kepentingan beberapa pihak.
Direktur Program Institute For Development of Economics and Finance Esther Sri Astuti berpendapat pemerintah seharusnya memantau secara berkala semua alokasi anggaran penanganan Covid-19 guna menghindari ketidakefektifan belanja negara. Pemerintah harus mengevaluasi apakah anggaran untuk alat rapid test, alat kesehatan, dan obat obatan bisa mengurangi angka korban Covid-19.
"Jika belum pasti tidak efektif, langsung dilacak letak masalahnya," kata Esther kepada Katadata.co.id, Rabu (10/2).
