Apindo Sebut Sejumlah Sektor Usaha Lumpuh Akibat Banjir Jabodetabek
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut hujan lebat disertai banjir di Jabodetabek sejak Rabu (1/1) dinihari telah berdampak terhadap aktivitas perekonomian. Sejumlah sektor usaha seperti retail, logistik dan perhotelan bahkan disebut lumpuh serta merugi akibat bencana tersebut.
"Kerugian karena banjir bisa dibilang yang terparah ada di retail, karena aktivitas penjualan menjadi sangat terganggu. Banyak pusat perbelanjaan yang aksesnya tertutup karena banjir," kata Wakil Ketua Apindo Shinta Kamdani saat dihubungi Katadata.co.id, Jumat (3/1).
Belum lagi saat banjir, konsumsi masyarakat yang bersifat kebutuhan non-primer menurun drastis. Oleh karenanya, dia menyatakan kerugian yang dialami oleh pengusaha meliputi dua hal, yakni terkait kerusakan alat produksi atau aset dan penjualan.
Meski begitu, pengusaha menyatakan masih menginventarisir total kerugian yang dialami.
(Baca: Gubernur Anies Sebut Kondisi Banjir Jabodetabek Mulai Terkendali)
Sementara, di sektor perhotelan dan pariwisata, banjir telah menurunkan minat dan kenyamanan wisatawan untuk berlibur ke Jakarta, Bogor dan sekitarnya. "Skala dampaknya lebih kecil di sisi penjualan, karena umumnya kunjungan hotel sudah terjadi sebelum masa liburan akhir tahun," kata dia.
Tak hanya itu, banjir yang menggenangi ruas-ruas jalan juga melumpuhkan industri logistik. Jasa pengiriman barang menjadi terhambat, belum lagi biaya perawatan kendaraan yang semakin membengkak lantaran tersapu banjir.
Hal itu juga diperburuk dengan kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi oleh klien pada pengusaha yang menghentikan operasionalnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menyatakan dunia usaha mengharapkan agar pemerintah provinsi (Pemprov) DKI dapat melanjutkan program sistematis pencegahan banjir yang sudah dicanangkan oleh gubernur-gubernur sebelumnya.
(Baca: Kepala BPS Peringatkan Potensi Kenaikan Inflasi Akibat Banjir Jakarta)
"Ini masalah bencana banjir yg bisa dicegah. Hanya butuh kebesaran hati para pemimpin DKI untuk berhenti bicara dan mulailah kerja besar," katanya dihubungi, Kamis (2/1).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyatakan Pemprov DKI akan bertanggung jawab dan berupaya membantu warga yang terdampak banjir.
"Sekarang adalah saatnya untuk memastikan warga selamat, warga terlindungi, semua kebutuhan dasarnya tercukupi," tulisnya lewat akun @aniesbaswedan, Kamis (2/1).
Dia telah memberikan instruksi dengan meminta para wali kota, camat, dan lurah mempersiapkan ruang publik seperti kantor pemerintahan dan sekolah sebagai tempat pengungsian bagi masyarakat yang terdampak banjir.
Anies pun meminta seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta turun ke lapangan di bawah komando lurah setempat untuk membantu masyarakat terdampak banjir, termasuk mendirikan dapur umum dan pos kesehatan di lokasi pengungsian.
(Baca: Status Darurat Bencana Berlaku jika Pemprov DKI Tak Bisa Atasi Banjir)
Adapun kemarin, dia menyatakan menyebut banjir di ibu kota mulai terkendali. Menurutnya, ketinggian air di Pintu Air Manggarai sudah menurun. Berdasarkan hasil pantauannya pada Kamis (2/1) pukul 16.00 WIB, ketinggian air mencapai 750 centi meter (cm). Kondisi itu sudah lebih baik dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 900 cm.
"Normalnya di musim hujan itu 600 cm. Kemarin 600-900 cm, tambah tiga meter di Pintu Air Manggarai. Itu luar biasa dan sekarang sudah 750 artinya volume air hulu sudah mulai berkurang," kata Anies usai melakukan pantauan banjir di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Kemarin.
Anies juga menjelaskan jumlah pengungsi di barak penampungan berangsur berkurang. Berdasarkan catatannya, hingga hari Kamis (2/1) hanya terdapat lima ribu warga yang masih bertahan di pengungsian. Sementara, hari sebelumnya jumlah pengungsi bisa mencapai 19 ribu orang.
