Termasuk Akuisisi Freeport, Aset Holding Tambang Bakal Tembus Rp 200 T
Perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pertambangan bakal mendapat tugas mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Aset gabungan BUMN tambang ini diperkirakan bakal melonjak capai Rp 200 triliun bila berhasil mengakuisisi Freeport.
Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Arie Prabowo Ariotedjo mengatakan, setelah resmi terbentuk, holding tambang saat ini telah memiliki aset sebesar Rp 89,4 triliun. Jumlah ini merupakan gabungan dari aset yang dimiliki Antam, PT Timah (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Inalum (Persero), dan 9,36% saham Freeport yang telah dimiliki pemerintah yang dialihkan ke holding tersebut.
"Kalau Freeport sudah 51% (aset) sekitar Rp 200 triliunan, tetapi (kepastiannya) nanti tergantung negosiasi," ujar Ariotedjo saat konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (24/11). Dengan demikian, diperkirakan 41,64% aset yang dimiliki Freeport adaah senilai Rp 110 triliun.
(Baca: Jonan Dorong Freeport IPO Pasca 51% Sahamnya Dimiliki Pemerintah)
Direktur Keuangan Inalum Oggy Achmad Kosasih menjelaskan, holding BUMN tambang ini akan resmi efektif saat akte inbreng ditandatangani oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Setelah itu, akan ada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilakukan Antam, Timah, dan PTBA. Alhasil, akan berlaku efektif pada akhir bulan ini.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, pihaknya masih harus berhati-hati saat menjelaskan terkait dengan negosiasi dengan Freeport ini. Alasannya, pemerintah telah memiliki kesepakatan dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut untuk melakukan negosiasi terlebih dulu.
"Ada perubahan IUPK, pembangunan smelter, divestasi dan kepastian penerimaan negara. Sekarang masih berunding karena ada hal-hal teknis yang perlu dibahas. Ada Rio Tinto punya perjanjian dengan Freeport tahun 1990an, dan saat ini sedang dibahas," ujar Harry.
Sejalan dengan proses negosiasi, Harry mengatakan, pemerintah juga berfokus terhadap divestasi yang akan dilakukan. Dalam sisa saham yang akan dibeli yakni 41,64% akan ada bagian untuk pemerintah daerah yang akan diambil melalui Anggaran Pendapatan Belaja Daerah (APBD) atau melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Selain itu, terdapat wacana pembentukan Entitas Bertujuan Khusus (special purpose vehicle/SPV) yang termasuk BPJS Ketenagakerjaan. "Belum ada struktur yang pasti. Karena kami masih berunding terus," ujar Harry.
(Baca: Menteri BUMN Sebut Tiga Masalah Negosiasi Divestasi Saham Freeport)
Akan tetapi, terkait dengan pendanaan, Harry mengakui, holding tambang ini siap untuk melakukan hal tersebut. Harry menjabarkan, ketiga BUMN tambang ini melakukan holding, maka ekuitas yang dimilikinya akan sebesar Rp 64,6 triliun. Maka, apabila dikali dua saja, holding tambang ini bisa melebarkan kapasitasnya (leverage) hingga Rp 120 triliun.
Padahal batas aman melakukan leverage tersebut sebanyak tiga kali. "Nah kebutuhan untuk Freeport berapa? Itu saya belum tau. Tapi misalnya US$ 3 miliar atau Rp 36 triliun, leverage kami sampai Rp 120 triliun, maka tidak usah saya terangkan lagi (mampu atau tidak)," ujar Harry.
Harry pun melanjutkan, untuk dana nya sendiri, apabila mencukupi akan diambil dari ekuitas holding tambang ini. Namun, kemungkinan besar memang akan mengambil pinjaman melalui kredit yang akan diberikan oleh perbankan BUMN. "Pasti harus dibantu bank pemerintah," ujarnya.
