Arcandra Kaji Wacana Pembebasan Lahan Ditangani SKK Migas
Pembebasan tanah ini memang menjadi salah satu permasalahan yang kerap menjadi penghambat kegiatan eksplorasi migas di Indonesia. Vice President for Public and Government Affairs ExxonMobil Erwin Maryoto mengatakan proses pembebasan tanah yang diserahkan ke pemerintah melalui perwakilannya pernah terjadi saat PT Pertamina (Persero) masih memiliki kewenangan yang dipegang SKK Migas.
Contohnya adalah proses pembebasan di Lapangan Banyu Urip. Saat itu ada tanah 4.400 m2 belum bisa dibebaskan karena pemiliknya minta Rp 1 triliun. ”Karena tau di dalamnya ada minyak dan memnita ganti rugi," ujar Erwin.
Selain itu ada juga kasus blok migas di Sumatera Barat. Kontraktor yang mengelola blok itu sebenarnya sudah menyelesaikan eksplorasi dan bisa segera memasuki proses pengembangan lapangan. Namun, sengketa kepemilikan lahan antara beberapa pihak tidak juga selesai di pengadilan.
Bahkan pemerintah daerah pun tidak bisa membantunya. Akibatnya, KKKS tersebut hanya menunggu keputusan pengadilan tersebut dengan menyerahkan uangnya ke pengadilan. Siapapun yang menang akan mendapatkan uangnya dari pengadilan.
Persoalan ini memang menjadi salah satu faktor penghambat kegiatan eksplorasi migas di Indonesia. Sejak tahun 2014, investasi kegiatan eksplorasi di wilayah kerja (WK) Eksploitasi maupun Eksplorasi terus menurun. Pada tahun 2014, total biaya eksplorasi mencapai Rp31,01 triliun dengan rincian Rp12,9 triliun di WK Eksplorasi dan Rp18,11 triliun di WK Eksploitasi. Tahun 2016, jumlahnya turun menjadi Rp13 triliun yang meliputi Rp4,2 triliun di WK Eksplorasi dan Rp8,8 triliun di WK Eksploitasi.
