Penurunan Porsi Kepemilikan Kilang Minyak Bisa Terganjal Restu Mitra
Usulan pemerintah menurunkan porsi kepemilikan proyek kilang PT Pertamina (Persero) tampaknya akan sulit diterapkan. Padahal usulan tersebut dianggap bisa membantu keuangan perusahaan pelat merah itu, sehingga jadwal operasi proyek kilang tidak molor.
Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan penurunan porsi kepemilikan kilang akan sulit dilakukan untuk proyek yang sudah memiliki mitra seperti yang ada di Tuban dan Cilacap. Alasannya hal itu harus mendapat persetujuan dari mitra. "Selama ini kami sudah komit seperti itu. Kalaupun nanti ada perkembangan harus kedua belah pihak," kata dia di Jakarta, Rabu (14/6).
(Baca: Dana Terbatas, Pertamina Jadwal Ulang Proyek Kilang)
Saat ini Pertamina memiliki hak kepemilikan mayoritas di dua kilang tersebut yakni sebesar 55 persen. Adapun yang menjadi mitra di Kilang Tuban adalah Rosneft, sementara Saudi Aramco pada proyek pembangunan Kilang Cilacap.
Namun, menurut Elia, untuk proyek kilang yang belum memiliki mitra seperti Dumai, Balongan dan Bontang, usulan pemerintah itu bisa diterapkan. Bahkan di Kilang Bontang Pertamina berencana hanya mengempit hak kelola sebesar 5-10 persen.
Di sisi lain Elia mengatakan sebenarnya, besaran hak kepemilikan kilang tidak menjadi isu bagi Pertamina. Yang jadi fokus perusahaan saat ini adalah negosiasi mengenai pembeli minyak hasil olahan proyek kilang yang ada. Beberapa yang sedang dibicarakan adalah Kilang Tuban dan Cilacap.
Pertamina tidak ingin menjadi pembeli tunggal dalam menyerap seluruh hasil olahan kilang adalah pembukuan keuangan. Jika Pertamina menyerap penuh hasil serapan produk kilang, maka beban utang Rosneft dan Saudi Aramco sebagai mitra akan tercatat juga. Hal tersebut dinilai akan mengganggu arus kas perusahaan.
(Baca: Rosneft dan Aramco Diminta Serap Hasil Kilang Tuban dan Cilacap)
Kendala keuangan inilah yang membuat Pertamina mengatur ulang jadwal operasi kilang. Sebagai gambaran, sejumlah kilang mengalami pemunduran jadwal yakni, Kilang Tuban di Jawa Timur yang mundur ke 2024 dari target awal 2021. Kedua, Kilang Cilacap, di Jawa Tengah yang molor ke 2023 dari rencana 2021.
Ketiga, Kilang Balongan di Jawa Barat, mundur menjadi 2021 dari 2020. Keempat, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur di bangun dua fase, fase-1 diundur menjadi 2020 dari rencananya 2019. Begitu juga pembangunan fase-2, awalnya ditargetkan beroperasi 2020, mundur menjadi 2021.
Namun, tidak semua proyek kilang tersebut mundur dari jadwal awal. Proyek kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur dan peningkatan kapasitas kilang di Dumai, Jawa Barat, masih tetap sesuai rencana.
Rencana Pertamina itu pun ditentang pemerintah. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja mengatakan kalau jadwal operasi kilang mundur maka impor membengkak dan pada akhirnya juga akan membebani anggaran negara dan menguras devisa.
(Baca: Impor Bisa Bengkak, Pemerintah Larang Pertamina Tunda Proyek Kilang)
Jadi untuk mengatasi masalah tersebut Wiratmaja mengusulkan agar Pertamina bisa mengurangi porsi kepemilikan di kilang. "Yang sudah disampaikan tentu kalau Pertamina keuangannya berat maka porsi share-nya diturunkan," kata Wiratmaja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6).
