Proyek Masela Terancam Batal, Inpex Akan Temui Pemerintah

Inpex Corporation selaku operator Blok Masela belum mengambil sikap terkait nasib pengembangan blok kaya gas di Laut Arafura, Maluku, tersebut. Padahal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengancam akan membatalkan proyek gas Masela jika tidak ada kemajuan pengembangannya.

Juru bicara Inpex Usman Slamet enggan berkomentar banyak perihal ancaman Jonan itu. Yang jelas, sampai saat ini masih ada beberapa hal yang perlu dibicarakan antara kontraktor dengan pemerintah. (Baca: Jonan Ancam Cabut Kontrak Inpex untuk Kembangkan Blok Masela)

Sayangnya, Usman belum mau merinci poin yang perlu dibicarakan tersebut. "Masih ada beberapa​ hal yang perlu kami bicarakan dengan pemerintah. Itu saja, saya tidak mau banyak komentar dulu," kata dia kepada Katadata, Rabu (3/5).

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan pihaknya berencana bertemu Inpex di Kementerian ESDM, Kamis ini (4/5). Namun, dia belum mau menjelaskan agenda pertemuan tersebut. "Rencananya ketemu besok (4/5)," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu malam, (3/5).

Sebelumnya, Jonan mendesak Inpex segera melakukan kajian desain awal atau Pre-FEED pengembangan Blok Masela. Bahkan, dia sempat mengancam akan mendepak Inpex jika tidak ada perkembangan.

(Baca: Pemerintah Minta Inpex Kaji Dua Skenario Pengembangan Blok Masela)

Menurut Jonan, perkembangan proyek Masela berjalan sangat lambat. Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM pada Oktober tahun lalu, proyek tersebut tidak ada kemajuan. "Kalau kelamaan saya cabut Inpex-nya, sampai saya hilang kesabaran,'' kata dia di Jakarta, Rabu (3/5).

Tujuan kajian desain awal ini adalah mengetahui skenario pengembangan yang terbaik. Pada tahap ini Inpex akan melakukan uji pasar untuk menentukan besaran produksi dan alokasi gas yang diproduksi dari Lapangan Abadi tersebut. (Baca: Kemenperin Pangkas Alokasi Gas Masela untuk Industri Dalam Negeri)

Awalnya, Inpex menginginkan opsi kapasitas produksi sebesar 9,5 juta ton per tahun (mtpa) untuk gas cair (LNG) dan 150 juta kaki kubik per hari (mmscfd) untuk alokasi gas pipa bagi industri hilir di kawasan Masela. Sementara, tawaran pemerintah hanya 7,5 mtpa untuk LNG ditambah 474 mmscfd untuk gas pipa. “Nanti ditentukan maunya yang mana, tunggu saja hasilnya,'' kata Jonan.