Kisruh Freeport Jadi Pembicaraan Luhut dan Menteri Perdagangan AS
Sembari proses negosiasi berjalan, Freeport diperbolehkan untuk melakukan ekspor. Berbagai kalangan menilai langkah ini sebagai bentuk iktikad baik pemerintah dalam bernegosiasi, walaupun secara aturan undang-undang, hal ini dinilai lemah.
(Baca: Kantongi Izin dari Pemerintah, Freeport Segera Ekspor Konsentrat)
Kepada Secretary Ross, Luhut menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia tidak anti dengan investasi asing (Foreign Direct Investment/FDI). "Saya bilang Freeport selesai kontrak 2021. Kalau kami tidak berfikir bahwa Foreign Direct Investment penting bagi Indonesia, kami tunggu saja sampai 2021, saat kepemilikan Freeport menjadi milik kami 100 persen. Kami kan tidak lakukan itu," tambah Menko Luhut.
Namun, Direktur Eksekutif Freeport Indonesia Tony Wenas mengaku tidak mengetahui ihwal pertemuan dan pembahasan tersebut. "Saya tidak tahu soal itu," kata dia kepada Katadata, Selasa (2/5). (Baca: Bank Dunia Pesimistis S&P Naikkan Peringkat Utang Indonesia)
Selain untuk membina hubungan dengan pemerintahan baru Presiden Donald Trump, kunjungan Menko Luhut ke AS pekan lalu juga untuk membahas persiapan Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Internatioanal Monetary Fund (IMF) dan World Bank di Pulau Dewata, Bali pada 12-14 Oktober 2018.
Dalam kunjungannya ke AS, Luhut antara lain juga bertemu dengan pejabat American Chamber of Commerce dan juga Direktur Utama lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor's (S&P), John L. Berishord.
