Pertamina Tolak Perbesar Porsi Total dan Inpex di Blok Mahakam
PT Pertamina (Persero) menolak memberikan hak kelola 39 persen ke Total dan Inpex serta melepaskan kewenangan operator Blok Mahakam. Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang akan membuka peluang negosiasi dengan Pertamina terkait porsi hak kelola untuk Total dan Inpex di Blok Mahakam.
Menurut Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, kewenangan siapa yang menjadi operator di Blok Mahakam tidak perlu dibahas lagi. Apalagi pemerintah sudah memberikan kewenangan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina setelah kontrak berakhir di 2017. ”Tentunya Pertamina yang akan menjadi operator," kata Syamsu kepada Katadata, Senin (13/3).
(Baca: Jonan Buka Peluang Total Kembali Jadi Operator Blok Mahakam)
Selain itu, Syamsu mengatakan sampai saat ini Pertamina belum memiliki rencana untuk berbagi operator dengan Total di Blok Mahakam. Pertamina akan menjadi operator tunggal dalam pengelolaan blok migas di Kalimantan Timur ini, pada kontrak baru mulai tahun depan.
Pertamina juga tidak mau memberikan hak kelola sebesar 39 persen kepada Total dan Inpex Corporation. Menurut Syamsu kedua kontraktor tersebut hanya mendapat hak kelola maksimal 30 persen. "Untuk share down secara business to business, besarnya masih seperti skenario awal," ujar dia.
Peluang Total menjadi operator dan memperoleh hak kelola 39 persen bersama Inpex Corporation pertama kali disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan saat berkunjung ke Blok Mahakam pekan lalu. "Saya sudah bilang dengan Total, (silakan) bicara dengan Pertamina dan SKK Migas,” kata Jonan.
Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri ESDM, Hadi M. Djuraid mengatakan siapa pun operatornya, pemerintah berharap target produksi migas Blok Mahakam tidak boleh turun. "Kami tidak akan mengatur harus siapa operatornya, silakan bicarakan SKK Migas," kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/3).
(Baca: Jonan Perbesar Porsi Total dan Inpex di Blok Mahakam)
Mengenai peluang Total dan Inpex memiliki hak kelola hingga 39 persen di Blok Mahakam, pertimbangan pemerintah adalah agar Pertamina tetap menjadi mayoritas. Pertimbangan ini sudah memperhitungkan jatah hak kelola yang ditawarkan kepada pemerintah daerah sebesar 10 persen.
Namun untuk mendapatkan hak kelola tersebut, Total dan Inpex harus bernegosiasi dengan Pertamina. “Apakah 30 persen atau 39 persen itu business to business,” ujar Hadi
President & General Manager Total E&P Indonesie Arividya Noviyanto mengatakan sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai hak kelola setelah kontrak berakhir. “Saya menunggu Pak Nico (Vice President Corporate Services Inpex)," kata Noviyanto di Gedung Pertamina usai mendatangani Bridging Agreement dan Funding Agreement Blok Mahakam di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Senin (13/3).
Vice President Corporate Services Inpex Nico Muhyiddin mengatakan perusahaannya juga belum menentukan sikap terkait pengelolaan Blok Mahakam setelah kontraknya berakhir. Manajemen Inpex dan Total baru akan melakukan pembicaraan ini dengan Pertamina pada pekan depan.
(Baca: Pembahasan Hak Kelola Blok Mahakam Baru Dilakukan Pekan Depan)
Nico menambahkan perusahaannya akan mengikuti keputusan Total. Artinya jika perusahaan asal Perancis ikut mengelola Mahakam, maka Inpex juga sepakat. "Maksudnya Inpex dan Total tetap berdua (di Blok Mahakam)," kata dia.
