Pertamina Sebut Proyek JTB Terus Jalan Meski Harga Gas Industri Turun
Pertamina EP Cepu atau PEPC menyebut kebijakan harga gas tak akan berpengaruh terhadap proyek Jambaran Tiung Biru (JTB). Pasalnya, pemerintah telah menjamin penurunan harga gas industri tidak akan mengurangi bagi hasil kontraktor migas.
Vice President dan Relations PEPC Whisnu Bahriansyah memastikan proyek JTB tetap berjalan meski pemerintah menurunkan harga gas menjadi US$ 6 per MMBTU. Penurunan harga gas diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 8/2020, Keputusan Menteri ESDM No.89K/10/MEM/2020, dan Keputusan Menteri ESDM No.91K/10/MEM/2020 terkait harga gas industri dan kelistrikan.
"Kepmen menyebutkan perubahan harga gas tidak akan mengurangi bagian kontraktor. Sehingga, selisih harga tersebut tidak mengurangi keekonomian," ujar Whisnu kepada Katadata.co.id, Kamis (13/8).
Lebih lanjut, dia menyebut harga gas dari proyek JTB sebelum adanya peraturan tersebut sebesar US$ 6,7 per MMBTU. "Dengan adanya kebijakan baru, harga gas JTB turun ke US$ 6,1 per MMBTU," ujarnya.
Sebelumnya, Repsol menyatakan keberatan terhadap kebijakan harga gas industri. Kebijakan itu dinilai tidak sesuai dengan keekonomian pengembangan lapangan gas.
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyebut Repsol menginginkan harga jual gas dari Blok Sakakemang mencapai lebih dari US$ 7 per MMbtu. Pasalnya, perusahaan asal Spanyol itu ingin mendapatkan tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) yang maksimal.
"Kami dari Divisi Komersial ikut campur dalam penentuan apakah bisa lanjut apa tidak. Harga keekonomian Repsol berbeda dengan harga jual di Indonesia," kata Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Handoko pekan lalu.
SKK Migas dan Repsol pun terus berdiskusi terkait harga gas Blok Sakakemang. Lembaga tersebut ingin menjaga agar proyek migas bisa berjalan tanpa mengurangi penerimaan negara.
"Kami harus imbang jaga keekonomian kontraktor dan penerimaan negara tidak berubah," ujarnya.
