Babak Baru Alotnya Proyek Smelter Freeport meski Sudah Ganti Juragan
PT Freeport Indonesia lkembali meminta penundaan penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral atau smelter karena terdampak pandemi Covid-19. Penyelesaian proyek di Gresik, Jawa Timur itu tertunda satu tahun ke 2024 meski perusahaan tambang tembaga dan emas itu kini dikendalikan oleh perusahaan BUMN.
Direktur Utama PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, penundaan terpaksa dilakukan karena pandemi corona telah menghambat jalannya proyek. "Kami belum dapat jawaban dari pemerintah ditolak atau diterima," ujar dia dalam diskusi secara virtual, Jumat (4/9).
Hambatan utamanya adalah kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut terkena kebijakan pembatasan wilayah sehingga tidak bisa bekerja maksimal. Namun, Freeport memastikan pekerjaan visibility study, early work, dan front end engineering design (FEED) tetap berjalan.
Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso mengatakan pemerintah sebaiknya cermat melihat kondisi ini. Sebelum pandemi corona terjadi, Freeport sebenarnya sudah menunda proyek itu berkali-kali.
Pembangunan smelter seharusnya sudah berjalan pada 1997 tapi tidak terlaksana sampai akhirnya terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara alias UU Minerba. Dalam aturan ini, perusahaan tambang diberi waktu sampai 2014 untuk membangun smelter. Tapi sampai tengat waktu tersebut, Freeport tak kunjung melakukannya.
Komitmen pembangunan smelter akhirnya terjadi setelah pemerintah berhasil melakukan divestasi saham Freeport pada 2018. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum menguasai 51,23% saham itu seharga US$ 3,85 miliar atau lebih Rp 55 triliun.
Di saat yang sama, kontrak karya atau KK Freeport pun berakhir pada 2022. Perusahaan bisa mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hingga 2041 dengan syarat harus membangun smelter. Perusahaan akhirnya menyepakati syarat itu.
Freeport tidak bisa beralasan menunda proyek karena pemegang sahamnya saat ini induk badan usaha milik negara (BUMN) pertambangan, Inalum alias Mining Industry Indonesia (MIND ID). “Pembangunan smelter bukan tanggung jawab mayoritas, tapi pemegang IUPK,” ucap Budi ketika dihubungi Katadata.co.id.
Alasan bisnis smelter tidak menguntungkan pun, menurut dia, tidak tepat. Banyak perusahaan di Indonesia sebenarnya ingin membangun fasilitas pemurnian mineral. “Itu hanya dilihat dari kepentingan Freeport, bukan bisnis smelter-nya,” katanya.
Tony sebelumnya menyebut pembangunan smelter bukanlah proyek yang menguntungkan bagi perusahaan. Pasalnya, nilai tambah harga jual dari konsentrat tembaga menjadi katoda hanya 5%. Namun, pihaknya tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan proyek smelter sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara.
Saat ditanya mengenai hal tersebut, Sekretaris Perusahaan MIND ID Rendi Witular tak ingin berkomentar lebih jauh. "Itu smelter, silakan langsung tanyakan ke Freeport ya," ujarnya.
Smelter Freeport Baru 5,86%
Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan pihaknya tetap berkomitmen membangun proyek smelter yang berada di Gresik. Komitmen ini sebagai bagian dari kesepakatan dalam proses divestasi beberapa waktu lalu.
Kemajuan pembangunan smelter-nya hingga Januari 2020 mencapai 4,88%, sedikit lebih tinggi dari rencana 4,08%. “Freeport telah menyelesaikan tahapan front end engineering design (FEED) dan pematangan lahan proyek (ground improvement), serta tahap memulai aktifitas advance detail engineering," ujarnya.
Namun, dalam enam bulan terakhir ada kegiatan yang terkait persiapan dan pembangunan yang terhambat atau terbengkalai sama sekali. Hal ini mengakibatkan pencapaian kemajuan pembangunan smelter di Gresik untuk periode hingga Juli 2020 baru 5,86% atau tidak memenuhi target 10,5%.
Atas kendala tersebut perusahaan menilai perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana pembangunan smelter. "Hingga akhir Juli 2020, proses pembangunan smelter ini telah menelan dana US$ 290 juta dari total investasi US$ 3 milyar yang dianggarkan," kata Riza.
Freeport pun secara resmi telah melayangkan surat permohonan penundaan kepada Kementerian ESDM sejak April lalu. Adapun permohonan tersebut disikapi pemerintah dengan langsung melakukan kunjungan di awal September ini ke proyek tersebut.
Seusai melakukan kunjungannya, Menteri ESDM Arifin Tasrif justru meminta Freeport segera menyelesaikan proyek tersebut. "Saya berharap smelter PT Freeport ini bisa segera selesai. Kami akan terus mendorong karena jika ini selesai, maka dapat mendorong industri hilirnya berkembang," ucapnya.
Hingga akhir 2018, Indonesia baru memiliki 27 smelter. Dari jumlah itu sebanyak 17 smelter merupakan pengolahan hasil tambang nikel dan 4 smelter besi. Sisanya merupakan smelter tembaga, bauksit dan mangan. Fasilitas pemurnian yang masih dalam perencanaan berjumlah 30 seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini.
Proyek Tambang Terdampak Pandemi
Tak hanya Freeport, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang merupakan pengendali tambang tembaga dan emas Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat, juga meminta penundaan pembangunan smelter. Perusahaan mengirimkan surat pengajuannya pada April lalu.
Smelter konsentrat tembaga itu targetnya beroperasi pada 2022. Tapi Amman meminta penundaan hingga 18 bulan karena terdampak pandemi Covid-19.
Berdasarkan paparan dari BUMN tambang pada rapat dengar pendapat bersama Komisi VII pada 30 Juni lalu, setidaknya ada enam proyek tambang yang terpaksa tertunda pembangunannya lantaran pandemi corona.
Pertama, fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah dengan nilai investasi sebesar US$ 841 juta serta berkapasitas 1.000 kilo tonnes per annmum (ktpa) alumunia.
Selain itu, ada proyek pengembangan tungku reduksi smelter dan refinery alumina. Adapun, proyek itu membutuhkan nilai investasi sebesar US$ 107,7 juta dengan penambahan kapasitas produksi hingga 30 ktpa aluminium.
Berikutnya, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Proyek ini berkapasitas 2 x 621,72 MW dengan investasi mencapai US$ 1,68 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang bermitra dengan China Huadian Corporation.
"Mitra kami dari Tiongkok mengalami penundaan. Kalau sudah terbuka pergerakan dari sana bisa segera melanjutkan proyek itu," ujar Direktur Utama Inalum Orias Petrus Moedak.
Kemudian, proyek smelter feronikel (FeNi) oleh Antam yang membutuhkan investasi sebesar US$ 289 juta. Konstruksinya telah mencapai 97,98%, tapi pembangunan smelter berkapasitas 13,5 ribu ton Ni itu ditunda karena pasokan listrik terganggu.
Selanjutnya, proyek smelter tin ausmelt di Bangka Barat yang berkapasitas 40 ribu ton crude tin dengan nilai investasi US$ 80 juta. Proyek ini ditargetkan beroperasi pada tahun depan. Adapun pengerjaan engineering procurement and construction (EPC) direncanakan bakal berlanjut pada Oktober 2020.
"Peralatan sudah sampai tetapi untuk pembangunan menunggu dibukanya kesempatan kontraktor untuk ke sana. Semoga bisa dalam waktu dekaat karena EPC dikerjakan Wika," ujar Orias.
Terakhir, smelter tembaga dan Precious Metal Refinery (PMR) milik PT Freeport Indonesia. Smelter yang berlokasi di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPEE) Gresik ini memiliki nilai investasi sebesar US$ 3 miliar dengan kapasitas smelter dua juta ton per tahun (konsentrat tembaga) dan kapasitas PMR 6000 ton/tahun (lumpur anoda).
Hanya PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang tampaknya masih mengerjakan proyek smelter di Pomalaa dan Bahodopi sesuai target. Namun, pekerjaannya belum sampai pembangunan. Perusahaan menargetkan penyelesaian semua persyaratan dan perizinan akan tuntas pada semester I-2021.
