PLN Surplus Listrik, ESDM Optimistis Konsumsi Akan Kembali Naik
Pandemi Covid-19 membuat konsumsi listrik PLN menurun. Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral optimistis kondisi surplus listrik tidak akan berdampak jangka panjang.
Direktur Aneka Energi baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris mengatakan konsumsi bakal kembali naik seiring pertumbuhan ekonomi. “Permintaan listrik akan terus tumbuh,” katanya dalam diskusi virtual, Jumat (9/10).
Kondisi surplus listrik, terutama terjadi di Jawa, bukan semata karena pandemi corona. Beberapa pembangkit dari program 35 ribu megawatt (MW) mulai beroperasi. “Saya tetap yakin, dengan kondisi surplus listrik ini, kita masih punya potensi di daerah lain untuk dikembangkan,” ucapnya.
Pada akhir Agustus lalu, PLN mengatakan baru 24% pembangkit dari program itu yang mulai mengalirkan listrik. Di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, pembangkit yang beroperasi mencapai 23% atau 4.184 megawatt.
Pemerintah akan mengejar target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada 2025. Harris mengatakan untuk mencapai angka itu tak hanya melalui pembangunan pembangkit listrik ramah lingkungan. Pemerintah juga akan menggenjot program biofuels.
Konsumsi Listrik Turun Selama Pandemi
Konsumsi listrik selama pandemi corona mengalami penurunan. Pemerintah mencatat pada paruh pertama tahun ini, realisasinya di delapan wilayah anjlok di atas 5%. Mayoritas daerah tersebut merupakan sentra ekonomi nasional.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pandemi telah menurunkan penjualan dan pendapatan PLN. Di sisi lain, biaya operasional cenderung meningkat. Dampaknya, arus kas perusahaan setrum negara itu semakin tertekan. “Pertumbuhan konsumsi listrik Juni dibandingkan Januari 2020 turun 7,06%,” katanya beberapa waktu lalu.
Surat Erick untuk Selamatkan PLN
Gara-gara penyerapan listrik PLN yang tidak maksimal, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengirimkan surat ke Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 18 September lalu. Dalam surat itu, Erick meminta Arifin memperhatikan kondisi PLN karena terdampak pandemi Covid-19. Caranya, dengan mendorong pelaku usaha memakai listrik yang disediakan perusahaan setrum negara itu dan membatasi pemberian izin usaha penyediaan listrik dan captive power.
Erick juga berpendapat Kementerian ESDM perlu melakukan penyesuaian Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2020-2029 dengan mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya, kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan yang telah atau sedang dibangun, proyeksi permintaan, dan kemampuan pendanaan, baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun keuangan PLN.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan permintaan bosnya itu bukan lantaran kondisi PLN dalam keadaan parah. Namun, untuk memaksimalkan penyerapan listrik yang saat ini kelebihan pasokan.
Kementerian BUMN berpendapat tidak perlu lagi ada institusi atau penambahan pembangkit listrik baru. “Jadi enggak ada pemborosan energi. Kan sayang kalau industri bikin pembangkit baru, sementara PLN mampu memenuhi kebutuhan tersebut,” kata dia pada Kamis lalu.
Executive Vice President Communication and CSR PLN Agung Murdifi memastikan jika pasokan daya di seluruh sistem kelistrikan PLN dalam kondisi cukup dan siap untuk menjadi penggerak roda ekonomi. Sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan, perusahaan berkomitmen untuk memenuhi setiap kebutuhan listrik bagi pelanggan.
PLN pun memastikan akan mempermudah para pelaku industri dan bisnis dalam menjalankan operasional usahanya di Indonesia. "Biar PLN yang menyediakan listriknya. Sesuai mandat yang diberikan kepada kami, listrik harus menjadi penggerak roda ekonomi," kata dia kepada Katadata.co.id.
