INDEF: Perbaiki Tata Kelola Sebelum Perluas Harga Gas Khusus Industri
Pemerintah berencana memperluas kebijakan harga gas khusus sebesar US$ 6 per million british thermal unit (MMBTU) untuk seluruh sektor industri. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam membantu industri bertahan di tengah pandemi Covid-19.
Namun Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai pemerintah perlu memperbaiki tata kelola industri gas terlebih dahulu sebelum memperluas kebijakan harga gas. Tanpa perbaikan tata kelola industri gas yang menyeluruh maka hasilnya akan sama saja.
"Mahalnya harga gas untuk industri sebenarnya berasal dari faktor terlalu banyaknya trader. Sehingga rencana perluasan gas murah bisa jadi akan menguntungkan trader itu dan bukan industri akhir. Tanpa perbaikan tata kelola industri gas yang menyeluruh ini cuma solusi temporer," kata Bhima kepada Katadata.co.id, Jumat (7/5).
Selain itu, kelemahan lainnya yakni pada transparansi penerima gas murah industri. Menurut Bhima seharusnya data penerima gas murah dibuka ke publik. Siapa saja yang menikmati dan bagaimana korelasi antara harga gas dengan output produksinya.
"Kalau sudah diberikan harga gas murah, tapi tidak ada output yang signifikan patut diduga masalahnya bukan di harga gas," kata dia. "Kemudian juga bagaimana transparansi dalam dampak ke pekerja. Jangan sampai penikmat harga gas murah malah melakukan PHK setelah diberikan subsidi.
Terlepas dari itu semua, sektor industri masih mengalami tekanan. Dari data di kuartal I 2021, performa industri manufaktur masih kontraksi 1,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dengan subsektor industri tekstil pakaian jadi merosot paling dalam hingga -13,2% dan industri alat angkutan -10,9%.
Oleh karena itu, bantuan dari pemerintah pun akan meringankan beban operasional sektor industri, mendukung pemulihan yang lebih cepat.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan telah berbicara dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif untuk rencana perluasan kebijakan harga gas murah. Apalagi ini ditujukan untuk mengurangi beban industri yang saat ini terdampak oleh pandemi covid-19.
Dia berharap agar seluruh industri dapat menikmati kebijakan harga gas US$ 6 per MMBTU. "Sudah bicara dengan Kementerian ESDM agar semua sektor industri bisa menikmati harga gas di bawah US$6 per MMBTU," kata Agus dalam konferensi pers Rabu (5/5).
Anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam sebelumnya meminta agar alokasi gas untuk industri yang tidak memiliki performa bagus untuk segera dievaluasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, perlu memilah industri mana yang layak mendapatkan harga gas khusus tersebut.
Apabila kebijakan tersebut tidak menciptakan efek berantai, maka negara akan merugi. “Kami berharap (dampak) ekonominya berjalan," kata dia.
Banyak perusahaan mendapatkan harga khusus tapi tidak memaksimalkan alokasinya. Anggota Komisi VII Ratna Juwita mengatakan kondisi ini malah membebani keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk alias PGN.
Ia mempertanyakan peran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam masalah itu. “Sebenarnya perkembangan industri yang mendapat harga gas murah seperti apa?” katanya.
Dirjen Migas Tutuka Ariadji mengatakan koordinasi lintas kementerian sangat penting. "Kalau tidak terserap, masalahnya apa? Saya setuju melakukan evaluasi dengan Kemenperin," ujarnya.
Evaluasi itu berada di sektor perindustrian. Kementerian ESDM telah meminta evaluasi untuk melihat seberapa besar dampak kebijakan harga gas tertentu ini bagi perekonomian.
