PLN Krisis Batu Bara, Erick Thohir Copot Direktur Energi Primer
Kelangkaan pasokan batu bara yang dialami PLN akhirnya menelan korban. Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Direktur Energi Primer PLN Rudy Hendra Prastowo yang digantikan Hartanto Wibowo.
Komisaris PLN, Eko Sulistyo membenarkan kabar pergantian salah satu direksi PLN melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar siang ini, Kamis (6/1). Namun ia mengaku tak tahu alasan pasti Menteri Erick mengganti Rudy.
Menurut Eko, itu merupakan hak kewenangan dari pemegang saham. "Benar diganti, tadi yang memimpin (RUPS) Wakil Menteri BUMN I, Pak Pahala Nugraha Mansury," ujarnya kepada Katadata.co.id.
Konfirmasi pun diperoleh dari PLN. "RUPS PLN melalui Keputusan Menteri BUMN nomor SK-2/MBU/01/2022 pada tanggal 6 Januari 2022 telah memutuskan mengangkat dan menetapkan Hartanto Wibowo sebagai Direktur Energi Primer dan memberhentikan dengan hormat Rudy Hendra Prastowo," seperti dikutip dari keterangan tertulis PLN.
Dengan perubahan di atas maka susunan Direksi PLN yang baru adalah sebagai berikut:
1. Direktur Utama: Darmawan Prasodjo
2. Direktur Perencanaan Korporat: Evy Haryadi
3. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan: Bob Saril
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Sinthya Roesly
5. Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia: Yusuf Didi Setiarto
6. Direktur Energi Primer: Hartanto Wibowo
7. Direktur Mega Proyek dan EBT: Wiluyo Kusdwiharto
8. Direktur Bisnis Regional Sumatera Kalimantan: Adi Lumakso
9. Direktur Bisnis Regional Jawa Madura dan Bali: Haryanto WS
10. Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara: Adi Priyanto
Seperti diketahui, industri batu bara dikejutkan dengan kebijakan larangan ekspor batu bara ini mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kebijakan ini diambil atas laporan PLN yang menyebutkan kondisi persediaan batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berada dalam kondisi kritis.
Jika persediaan batu bara tidak segera ditingkatkan, maka Indonesia berpotensi mengalami pemadaman listrik secara massal atau blackout. Sebab sebagian besar listrik di Indonesia bersumber dari PLTU yang berbahan bakar batu bara.
Hingga saat ini PLN telah menerima tambahan 7,5 juta ton batu bara. Namun perusahaan setrum pelat merah ini ingin standar minimal 20 hari operasi (HOP).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan untuk membuat ketersediaan batu bara di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam kondisi aman dengan minimal 20 hari operasi di Januari 2022, setidaknya perusahaan butuh 20 juta metrik ton (MT) pasokan batu bara.
"Jumlah itu terdiri dari, 10,7 juta ton dari kontrak eksisting dan 9,3 juta ton tambahan untuk meningkatkan ketersediaan batu bara ke level aman,” ujar Darmawan dalam keterangan tertulis, Rabu (5/1).
Hingga hari ini, PLN sudah mendapatkan total kontrak 13,9 juta ton batu bara. Jumlah tersebut terdiri dari 10,7 juta ton kontrak eksisting PLN dan IPP, dan 3,2 juta ton kontrak tambahan. Tambahan pasokan ini akan masuk ke pembangkit PLN secara bertahap.
Menurut Darmawan PLN akan terus meningkatkan kecepatan dan efektivitas bongkar muat kapal pengangkut batu bara. "Upaya kami salah satunya adalah memaksimalkan batu bara yang awalnya akan diekspor bisa dikirim ke pembangkit PLN," ungkap dia.
Solusi permanen dan jangka panjang terkait pasokan energi primer PLN sangat dibutuhkan demi keandalan pasokan listrik ke masyarakat dan ketahanan energi nasional. PLN akan bekerja keras, efektif dan efisien dalam menjaga pasokan energi primer pembangkit.
Ke depan, PLN akan melakukan kontrak jangka panjang dan perikatan volume dengan swing 20%. Sementara harga batu bara tetap akan mengacu pada regulasi pemerintah dengan skema kirim Cost, Insurance and Freight (CIF/beli batu bara dengan harga sampai di tempat) atau Free on Board (FOB/beli batu bara di lokasi tambang).
