Kecelakaan Berulang Pertamina, Komisi VII Minta Ahok dan Nicke Mundur
Komisi VII DPR menyoroti kebakaran yang terjadi pada kilang Pertamina Refinery Unit II di Kota Dumai, Riau pada Sabtu (1/4) malam. Kebakaran tersebut merupakan musibah ketiga yang dialami Pertamina sepanjang tahun ini.
Sebelumnya Terminal BBM Plumpang meledak dan terbakar pada 3 Maret dan tak sampai sebulan, kapal tanker MT Kristin yang mengangkut BBM bersubsidi jenis Pertalite yang disewa Pertamina International Shipping, terbakar di perairan Lombok.
Anggota Komisi Energi mendorong Pertamina segera melakukan audit keselamatan di berbagai lokasi kilangnya di seluruh Indonesia serta mendesak Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno meminta Pertamina untuk segera melakukan audit investigasi dan audit keselamatan kepada seluruh kilang dan Terminal BBM Pertamina di seluruh Indonesia.
Menurut Eddy, kebakaran yang sering terjadi di tubuh Pertamina mengindikasikan ada masalah sistemik dalam operasional Pertamina yang harus segera dibenahi.
“Belum sebulan Depo Plumpang terbakar, sekarang ledakan terjadi lagi di Kilang Dumai. Bukan hanya pada Plumpang atau Dumai, tapi seluruh Kilang dan Depo Pertamina seluruh Indonesia harus diaudit,” kata Eddy lewat pesan singkat pada Senin (3/4).
Politikus Partai Amanan Nasional (PAN) juga meminta Pertamina tidak berdalih soal ledakan dan kebakaran di Kilang Dumai yang diklaim cepat teratasi. “Pemadaman cepat penting, tapi pertanyaannya adalah kenapa sampai terjadi ledakan? Siapa yang lalai atau sistem apa yang tidak bekerja hingga meledak,” ujar Eddy.
Anggota Komisi VII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menganggap bahwa adanya ledakan yang terjadi di Kilang Dumai menandakan Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina yang menjabat saat ini tidak dapat melakukan perbaikan sistem keamanan dan keselamatan kerja di wilayah kerja perusahaan.
Menurutnya, rentetan kecelakaan berulang itu membuktikan keberadaan Komut dan Dirut Pertamina saat ini tidak efektif menggerakan seluruh jajaran untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja.
“Terlepas dari penyebab kebakaran ini karena sabotase atau kecelakaan murni, Komut dan Dirut Pertamina harusnya malu bila masih mempertahankan jabatannya,” kata Mulyanto.
Dia menyebut Pertamina butuh pimpinan yang dapat menggerakan semua potensi sumber daya manusia (SDM) untuk mengamankan aset yang dikelola, serta mampu berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam mengamankan wilayah kerja Pertamina.
“Hal ini penting karena wilayah kerja dan fasilitas produksi Pertamina adalah obyek vital negara, aset strategis nasional," ujar Mulyanto.
Anggota Komisi Energi Fraksi Partai Gerindra, Ramson Siagian, mengusulkan agar jabatan Kepala Keamanan di proyek strategis milik Pertamina seperti kilang minyak dan terminal BBM seperti Plumpang diangkat dari Anggota TNI yang berlatar belakang Intelijen.
“Kepala keamanan Anggota TNI berlatar belakang Intelijen telah dilatih membuat pemantauan diini dari sisi keamanan, mencegah potensi sabotase, mencegah kekurang sinkronan SDM terkait,” kata Ramson.
Dia juga mendesak adanya pembaharuan fasililitas di kilang minyak dan terminal BBM milik Pertamina. Alasannya, peristiwa kebakaran sebelumnya diduga datang dari buruknya kualitas infrastruktur.
Seperti masalah pipa yang menjadi awal api kebakaran di Terminal BBM Plumpang dan ledakan yang terjadi pada kompresor gas sehingga memicu kebaran di Kilang Dumai. “Bisa saja ada suku cadang kompresor sudah seharusnya diganti tapi tidak diganti karena mungkin faktor birokrasi yang panjang,” uja Ramson.
