Pemerintah Tentukan Nasib Divestasi Saham Vale Malam Ini
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia akan menentukan nasib divestasi saham Vale kepada negara malam ini, Senin (31/7). Hal tersebut agar memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni hingga akhir Juli 2023.
Bahlil mengatakan proses divestasi tersebut masih dalam proses bersama Kementerian ESDM. Seperti diketahui, pemerintah menargetkan untuk dapat memiliki tambahan saham sebesar 11% lagi. Divestasi ini menjadi syarat dari pemerintah jika Vale ingin memperpanjang kontrak karya yang akan berakhir Desember 2025.
"Malam saya akan rapat dengan Menteri ESDM, membahas finalisasi terhadap perpanjangan kontrak karya Vale," kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Senin (31/7).
Berdasarkan laporan keuangan Vale per Juni 2023, mayoritas saham Vale dimiliki oleh Vale Canada Limited sebesar 43,79%. Sementara itu, pemerintah melalui MIND ID memiliki saham sebesar 20%.
Jika MIND ID berhasil membeli saham melalui divestasi tersebut, total kepemilikan saham Vale oleh MIND ID menjadi 31%. Namun Vale dinilai akan dimiliki pemerintah lantaran saham yang dilepas ke publik mencapai 20%.
Dengan demikian, pemilikan divestasi saham Vale akan menentukan kepemilikan mayoritas oleh pemerintah. Hal ini penting lantaran pemilikan saham Vale oleh pemerintah sebanyak 51% jadi syarat perpanjangan kontrak karya Vale.
Untuk diketahui, kontrak karya Vale mulai berlaku pada 1968 dan diperpanjang satu kali pada Januari 1996. Dengan sejarah tersebut, sudah lebih dari 50 tahun perusahaan ini mengeruk tambang nikel Tanah Air.
Adapun, kontrak karya Vale akan berakhir pada 28 Desember 2025. Perusahaan tambang asal Kanada ini harus memenuhi syarat perpanjangan KK menjadi izin usaha pertambangan khusus alias IUPK apabila ingin melanjutkan usaha di Tanah Air.
Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan Vale bersedia membuka peluang divestasi lebih dari 11%. Namun, kendali operasional dan konsolidasi finansial masih di tangan Vale. Pemerintah tak sepakat dengan opsi ini karena tidak menguntungkan untuk MIND ID, sebagai calon pengendali.
Negosiasi akhirnya berakhir pada peluang pemerintah mendapat saham Vale hingga 14%, lebih tinggi dari kewajiban awal. Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pemerintah ingin menguasai lebih banyak saham Vale, melalui MIND ID. Bahkan, pemerintah berkeinginan menjadi pemegang saham pengendali Vale Indonesia.
“Berapapun (jumlah saham yang dilepas Vale), BUMN punya uang. Kami punya laba bersih Rp 250 triliun,” kata Erick pada wartawan selepas membuka BUMN Fest di Kementerian BUMN, Senin (17/7).
Dengan divestasi 14%, MIND ID tak cukup kuat untuk menjadi pengendali karena hanya menguasai saham Vale sebesar 34%. Perusahaan pelat merah itu berencana meningkatkan kepemilikannya menjadi 40%.
