Divestasi Saham Freeport Indonesia Masih Tarik Ulur
Oleh Agung Jatmiko, 27 April 2019
Divestasi 10% saham Freeport Indonesia untuk Pemprov Papua dan Pemkab Mimika terkendala oleh acuan dua pemerintah daerah.
Divestasi
-
Krakatau Steel Jual Anak Usaha untuk Selesaikan Utang Rp 31 Triliun
Krakatau Steel bakal melakukan divestasi saham anak usaha dan menerbitkan obligasi konversi.
-
Pemerintah Tunggu Penawaran Divestasi Saham Vale
Kewajiban divestasi saham Vale jatuh tempo pada Oktober 2019 dengan kewajiban melepas 20% sahamnya. Total divestasi saham Vale mencapai sebesar 40%
- Pertambangan
Empat Perusahaan Tambang Wajib Divestasi Setelah Dua Bulan Dispensasi
- Bursa
Divestasi 20 % Saham Vale Tunggu Jawaban Kementerian ESDM
-
19 Mar 2019
PertambanganPemerintah Hitung Nilai Saham Divestasi dari Perusahaan Tambang Asing "April ini kami akan melakukan valuasi versi pemerintah," kata Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM.
-
13 Mar 2019
PertambanganEnam Perusahaan Tambang Tawarkan Divestasi Sahamnya ke BUMN Lima perusahaan tambang mineral wajib mendivestasikan sahamnya kepada pihak nasional pada 2019 termasuk Vale. NHM wajib divestasi pada 2020.
-
16 Feb 2019
PertambanganInalum Tepis Maladministrasi, Divestasi Freeport Libatkan Jaksa & BPKP Proses divestasi saham Freeport berlangsung 3 tahun serta melibatkan Jamdatun dan BPKP.
-
15 Feb 2019
PertambanganDiduga Ada Maladministrasi, Divestasi Freeport Dilaporkan ke Ombudsman Seharusnya, proses divestasi saham Freeport Indonesia tidak melibatkan Rio Tinto. Karena kontrak karya hanya melibatkan pemerintah dan Freeport.
-
7 Feb 2019
PertambanganPatokan Harga Saham Divestasi Vale Berbeda untuk Pemerintah dan BUMN Nilai pasar saham Vale saat ini sekitar Rp 38 triliun.
-
1 Feb 2019
PertambanganNasib Divestasi Saham Vale: Diminati Inalum, Ditolak Antam Hingga kini belum ada penugasan dari Kementerian BUMN untuk mengambil alih saham tersebut.
-
27 Des 2018
KeuanganMeski Tarif Pajak Turun, Penerimaan dari Freeport Tetap Menguntungkan Tambahan penerimaan negara muncul dari Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Pertambahan Nilai. Ada pula 10 % dari laba menjadi bagian pemerintah.
