ESDM Patok Harga LNG untuk Akselerasi Program Dedieselisasi Pembangkit

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan hitungan harga gas untuk mendukung proyek konversi pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN menjadi pembangkit listrik tenaga gas dan uap.

Kementerian ESDM mengatur harga gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk program konversi berada di bawah US$ 10 per juta british thermal unit (MMBTU).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Tutuka Ariadji, mengatakan bahwa Kementerian Energi dan PLN telah melaksanakan lelang untuk 47 generator pembangkit diesel ke pembangkit gas dengan kapasitas 3 giga watt (GW).

Mayoritas pembangkit diesel yang dilelang beradai di kawasan Indonesia Timur dan diharap tender dapat selasai dalam dua tahun ke depan. Pemenang tender bakal mendapat harga gas untuk program dedieselisasi di bawah US$ 10 per MMBTU.

“Kami tidak memberikan harga gas bumi tertentu (HGBT), tapi kami sudah hitung harga gasnya sudah murah,” kata Tutuka di Gedung Nusantara II DPR Jakarta pada Selasa (29/8).

Pemerintah sejatinya telah menerapkan regulasi pelaksanaan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG untuk konversi pembangkit diesel menjadi pembangkit gas melalui instrumen Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 249 Tahun 2022.

Permen tersebut menugaskan PT Pertamina untuk melaksanakan penyediaan pasokan dan pembangunan infrastruktur LNG dalam penyediaan pembangkit listrik gas hasil konversi milik PLN.

Regulasi tersebut juga mengatur PT Pertamina untuk menyediakan harga gas hasil regasifikasi LNG di plant gate yang dapat menghasilkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang lebih terjangkau daripada penggunaan bahan bakar minyak.

Perbandingan tersebut dihitung dari referensi harga minyak mentah Indonesia pada APBN tahun berjalan.

Menurut Tutuka, suplai gas juga datang dari Kilang LNG milik BP di Teluk Bintuni, Papua Barat. Suplai LNG kian tinggi seiring proyek Tangguh Train III yang berpotensi menjalankan produksi pertama alias first drop paling lambat pada pertengahan September 2023.

Proyek LNG Tangguh Train 3 yang dijalankan oleh BP itu memiliki kapasitas produksi 3,8 metrik ton per tahun dan akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan gas domestik.

Hal ini termasuk untuk kebutuhan pembangkit listrik PT PLN. Adapun pengembangan proyek tersebut mengacu pada persetujuan POD II dengan nilai investasi dapat mencapai US$ 11 miliar atau setara Rp 159 triliun.

“Gas dari BP di Bintuni nantinya juga dipakai untuk penambahan kapasitas pembangkit listrik di kawasan Indonesia Timur,” ujar Tutuka.

Kementerian ESDM menargetkan penghematan besar dari program konversi pembangkit listrik tenaga diesel milik PLN menjadi pembangkit listrik tenaga gas dan uap maupun pembangkit energi terbarukan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa pemerintah dapat menghemat konsumsi BBM untuk men-generate listrik berkapasitas 1,5 gigawatt (GW) dari dedieselisasi. Hitungan tersebut berasal dari proyeksi penurunan konsumsi diesel sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Setelah mengkonversi PLTD menjadi PLTGU, PLN kemudian akan mengoptimalkan sumber daya LNG domestik untuk memasok bahan bakar PLTD. Arifin menjamin harga LNG untuk PLTD bakal menerapkan tarif harga gas bumi tertentu atau HGTB yang dipatok pada kisaran tarif US$ 6 per MMBTU.

“Dedieselisasi pembangkit listrik bisa menghemat 1,5 GW yang sebelumnya bakar diesel ganti LNG dengan tarif HGBT,” kata Arifin di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (9/6).

Di sisi lain, PT PLN menargetkan konversi PLTD menjadi PLTGU dapat menyentuh 116 megawatt (MW) dengan target beroperasi komersial pada 2027. Dedieselisasi tahap awal itu dibagi menjadi dua klaster, yakni Klaster Sumatra, Kalimantan, Jawa - Madura dan Klaster Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.