Pemerintah Diminta Cermati Dampak Bursa Karbon Terhadap Tarif Listrik

Nadya Zahira
3 Oktober 2023, 14:06
bursa karbon, tarif listrik, perdagangan karbon
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/tom.
Presiden Joko Widodo berpidato saat peresmian bursa karbon Indonesia di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Perdagangan karbon melalui bursa karbon yang belum lama ini diluncurkan dinilai akan berdampak pada tarif listrik. Pemerintah dinilai harus mencermati dampak tersebut agar tidak membebani masyarakat.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan perdagangan karbon akan membantu Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060. Namun dia menilai sektor kelistrikan akan paling merasakan dampak perdagangan karbon, khusunya terhadap Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.

“Ini konsekuensi yang harus diantisipasi oleh pemerintah, karena pasti akan ada dampaknya ke BPP tenaga listrik. Sebelumnya tidak ada biaya tambahan (additional cost), dengan adanya bursa karbon tentu akan ada biaya tambahan,“ ujarnya dalam CNBC Energy Corner, Selasa (3/10).

Komaidi menjelaskan, biaya tambahan yang dikeluarkan itu tergantung dari regulasi cap and trade-nya. Kalau dari sisi cap-nya berlebih, maka akan ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan. Adapun cap and trade merupakan variasi perdagangan bursa karbon, untuk memungkinkan penjualan kredit emisi antar perusahaan.

“Ini tergantung karbonnya kira-kira cap-nya ditetapkan di berapa, dan kemudian selisihnya berapa, itu yang nantinya akan menjadi additional cost bagi teman-teman di sektor kelistrikan,” kata dia.

Selain itu, dia mengatakan bahwa sampai sejauh ini berdasarkan satuan produksi, sebagian besar sekitar 70% produksi listrik di Indonesia masih berbasis energi fosil terutama batu bara. Oleh sebab itu, Komaidi meminta pemerintah untuk cermat dalam penerapan bursa karbon tersebut.

Menurut dia meski adanya bursa karbon itu baik untuk lingkungan dan bisa mengurangi emisi karbon, tetapi pemerintah juga harus melihat dari aspek sosial, ekonomi, dan daya beli masyarakat termasuk juga kelangsungan bisnis dari Independent Power Producer (IPP).

“Jadi harus dilihat dari semua aspek, dari semua sudut pandang kira-kira yang paling optimal dimana, dan tentu nanti harus diseimbangkan. Kira-kira di titik berapa yang harus dibayar, katakanlah ini menjadi penting supaya semuanya bisa berjalan secara optimal,” kata dia.

Halaman:
Reporter: Nadya Zahira
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...