Pakar Nilai Data BLT Lebih Tepat Untuk Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran
Buat ringkasan dengan AI
Pemerintah menetapkan konsumen tepat sasaran subsidi LPG 3 Kg berdasarkan data Percepatan Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai program ini lebih baik menggunakan data untuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT).
“Sesungguhnya sangat mudah untuk dilakukan. Jadi gunakan data Kemensos saja, itu kan sudah ada by name by address. Data itu sudah digunakan untuk membagi BLT, Bansos, artinya itu sudah ter-update,” kata Fahmy saat dihubungi Katadata.co.id, dikutip Senin (8/1).
Selain menggunakan data BLT, Fahmy menyebut pemerintah juga harus membuat sebuah kartu khusus, lengkap dengan barcode yang digunakan untuk membeli elpiji hanya dengan memindai atau scan kartu saja.
“Dalam barcode itu akan menunjukkan, oh iya masyarakat ini berhak, masyarakat ini sudah 2 tabung dalam sebulan. Data itu dengan mudah bisa diakses, tidak perlu Pertamina repot lagi membuat terminal data dan sebagainya,” ujar Fahmy.
Sebagai informasi, menurut data P3KE total nomor induk kependudukan (NIK) yang berhak mengkonsumsi barang bersubsidi tersebut mencapai 189 juta orang.
Namun hingga akhir 2023 pencatatan konsumen LPG 3 kg berdasarkan data NIK pada kartu tanda penduduk (KTP) belum mencapai setengahnya. Angkanya sekitar 16,67% atau 31,5 juta NIK yang sudah melakukan transaksi pembelian elpiji 3 kilogram.
Dari angka 31,5 juta NIK, hanya 24,4 juta saja yang sesuai data P3KE. Sisanya merupakan konsumen on demand. “Artinya, NIK yang berada di luar data P3KE,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/1).
Pihaknya akan melakukan penelusuran lebih lanjut terkait 7,1 juta NIK di luar data P3KE. Hal ini guna memastikan apakah konsumen ini masyarakat yang berhak menerima subsidi atau tidak.
Sambil melakukan verifikasi, pemerintah terus membuka peluang bagi seluruh masyarakat yang NIK-nya belum terdata agar segera mendatangi sub-penyalur elpiji. Dengan begitu, konsumen dapat melakukan transaksi gas LPG sesuai ketentuan.
“Jadi harus mendaftar dulu, ada prosesnya. Saya mohon bantuan masyarakat dan Pertamina untuk memfasilitasi ini sampai semuanya terdaftar,” kata Tutuka.
Pelaksanaan kebijakan tersebut dilatarbelakangi ketimpangan antara penjualan atau konsumsi LPG kewajiban pelayanan publik (PSO) dengan yang non-subsidi. Konsumsi LPG PSO mencapai 8 juta ton, sedangkan non-PSO angkanya semakin menurun.
