Dilaporkan BPK ke KPK Terkait 2 Proyek, Pertamina: Kami Hormati Proses
BPK melaporkan Pertamina ke KPK karena terindikasi merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun dalam proyek pengadaan LNG dengan Corpus Christi Liquefaction LLC, dan pada kegiatan investasi pada periode 2012-2020 terkait akuisisi perusahaan Maurel & Prom (M&P).
Laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian negara (LHP PKN) BPK menunjukkan Pertamina terindikasi menyebabkan kerugian negara hingga US$ 113,84 juta (sekitar Rp 1,78 triliun) atas pengadaan LNG dengan Corpus Christi Liquefaction LLC.
Sedangkan laporan hasil pemeriksaan investigatif (LHP PI) BPK atas kegiatan investasi berupa akuisisi Maurel & Prom (M&P) oleh Pertamina melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) menyebutkan adanya penyimpangan yang berindikasi pidana dengan kerugian negara US$ 60 juta atau sekitar Rp 937 miliar.
Terkait laporan BPK tersebut, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa pihaknya akan menghormati proses yang berjalan. “Untuk saat ini kami menghormati proses yang berjalan antara BPK dan KPK,” kata Fadjar saat dihubungi Katadata.coid pada Kamis (18/1).
Pertamina mengatakan terus menjalankan bisnis berdasarkan ketentuan yang ada. “Pertamina juga berkomitmen menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip GCG dan aturan berlaku,” ujarnya.
Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK mengatakan, pemeriksaan investigatif dan perhitungan kerugian Pertamina dilakukan BPK berdasarkan permintaan dari KPK. BPK telah menyerahkan LHP PI dan PKN Pertamina kepada KPK pada Senin (15/1).
