Berita Kerugian Negara Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perdebatan mengenai unsur kerugian keuangan negara dalam definisi tindak pidana korupsi sudah bersifat final (firm).

DPR berjanji mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026 setelah 17 tahun ditunggu, namun efektivitasnya menjerat harta koruptor dan mengembalikan kerugian negara masih dipertanyakan.

Kejagung menyatakan tidak membukukan keuntungan dari uang titipan kerugian negara senilai Rp 1 triliun dari PT Pemukasakti Manis Indah atau PSMI yang disimpan di BSI.

Pengamat hukum menjelaskan alasan penurunan nilai Kerugian Keuangan Negara dalam kasus korupsi PT Timah, yang berakar dari kesalahan penghitungan di pengadilan tingkat pertama.

Dampak putusan MA: gugat perdata lingkungan atau APBN berisiko terbebani pemulihan lingkungan.

Amien Sunaryadi menyatakan Klausul Kerugian Negara dalam KUHP sudah tidak relevan dan tidak efektif untuk pemberantasan korupsi, sehingga mendesak adanya revisi undang-undang.

Mantan Kepala BPK Agung Firman Sampurna menegaskan bahwa penyelesaian Kerugian Negara tidak harus selalu lewat jalur pidana, menanggapi kasus pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim.

Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyoal Pasal 603 tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara dicabut.

Mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyoroti makna kerugian keuangan negara sebagai risiko niscaya dalam pengelolaan keuangan, serupa dengan konsep CKPN di perbankan.

Majelis hakim menilai mantan Konsultan Mendikbudristek Ibrahim Arief atau Ibam telah menyebabkan kerugian negara senilai Rp 5,25 triliun dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook 2020-2022.

Hingga semester I 2025, BPK berhasil menyelamatkan uang dan aset negara melalui penyerahan aset maupun penyetoran ke kas negara, daerah, atau perusahaan dengan total mencapai Rp 161,72 triliun.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengaudit dan menetapkan kerugian negara.

Tanpa ada bukti niat jahat dan aliran suap, sulit menyampingkan jika penegakan hukum kasus korupsi dinilai sebagai bentuk kriminalisasi keputusan bisnis.

Uji materi atau judicial review (JR) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berpotensi kandas.

Sidang kasus dugaan korupsi di PT Pertamina membahas tata kelola minyak periode 2018-2023, dihadiri oleh saksi-saksi utama dengan Pertamina Patra Niaga mencatat laba besar tanpa kerugian negara.