Berita Kerugian Negara Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Mantan Kepala BPK Agung Firman Sampurna menegaskan bahwa penyelesaian Kerugian Negara tidak harus selalu lewat jalur pidana, menanggapi kasus pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim.

Permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyoal Pasal 603 tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian negara dicabut.

Mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyoroti makna kerugian keuangan negara sebagai risiko niscaya dalam pengelolaan keuangan, serupa dengan konsep CKPN di perbankan.

Majelis hakim menilai mantan Konsultan Mendikbudristek Ibrahim Arief atau Ibam telah menyebabkan kerugian negara senilai Rp 5,25 triliun dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook 2020-2022.

Hingga semester I 2025, BPK berhasil menyelamatkan uang dan aset negara melalui penyerahan aset maupun penyetoran ke kas negara, daerah, atau perusahaan dengan total mencapai Rp 161,72 triliun.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengaudit dan menetapkan kerugian negara.

Tanpa ada bukti niat jahat dan aliran suap, sulit menyampingkan jika penegakan hukum kasus korupsi dinilai sebagai bentuk kriminalisasi keputusan bisnis.

Uji materi atau judicial review (JR) Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berpotensi kandas.

Sidang kasus dugaan korupsi di PT Pertamina membahas tata kelola minyak periode 2018-2023, dihadiri oleh saksi-saksi utama dengan Pertamina Patra Niaga mencatat laba besar tanpa kerugian negara.

Dalam sidang korupsi, eks direksi PT ASDP menyangkal tuduhan kerugian negara Rp 1,25 triliun akibat akuisisi PT Jembatan Nusantara, menantang kompetensi dan metode valuasi kapal oleh KPK.

Kemenkeu bersama DJBC dan Polri berhasil menggagalkan ekspor ilegal CPO, terungkap modus penghindaran fiskal dengan potensi kerugian negara Rp 140 miliar.

Ira Puspadewi, mantan Dirut ASDP, membela diri di pengadilan, menyangkal bukti korupsi dalam akuisisi saham PT JN, sementara jaksa KPK menuntutnya 8,5 tahun penjara atas kerugian negara Rp 1.25 triliu

Bareskrim Polri menindak 36 tambang pasir ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi senilai Rp3 triliun. Penegakan hukum disertai pemulihan ekosistem untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi.

Bea Cukai Kudus berhasil mengungkap peredaran rokok ilegal impor dari negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan United Kingdom. Hal ini sebagai upaya menghindari kerugian negara yang signifikan.

Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkap kebocoran keuangan negara dalam berbagai sektor yang mencakup penerimaan, pengeluaran, dan inefisiensi, mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan bidang.