Venezuela Bersiap Hadapi Sanksi Baru dari AS Atas Ekspor Minyak
Venezuela tengah bersiap-siap menghadapi pemberlakuan kembali sanksi-sanksi dari Amerika Serikat (AS), terhadap ekspor minyak dan gas (migas). Sebagai balasan, negara ini akan berhenti menerima penerbangan repatriasi dari AS jika "agresi ekonomi" meningkat.
AS mulai memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Caracas minggu ini setelah pengadilan tertinggi negara Amerika Selatan tersebut menguatkan larangan yang menghalangi pengajuan calon oposisi utama dalam pemilihan presiden akhir tahun ini.
Departemen Keuangan pada hari Senin (29/1) memberikan waktu hingga 13 Februari kepada entitas-entitas AS untuk mengakhiri transaksi dengan perusahaan tambang milik negara Venezuela, Minerven.
AS, yang pertama kali menjatuhkan sanksi minyak terhadap Venezuela pada 2019, telah memberikan keringanan sanksi untuk negara yang dipimpin oleh Nicolas Maduro pada Oktober 2023.
Keputusan ini sebagai pengakuan atas kesepakatan Barbados, yang mencakup pembebasan tahanan politik, mengizinkan pengamat internasional, dan menetapkan persyaratan untuk pemilihan presiden yang adil.
Departemen Luar Negeri AS secara terpisah mengatakan pada hari Selasa (30/1) bahwa Washington tidak berencana untuk memperpanjang lisensi lebih luas yang memungkinkan minyak Venezuela mengalir dengan bebas ke tujuan-tujuan yang dipilihnya ketika lisensi tersebut habis masa berlakunya pada tanggal 18 April.
"Tindakan Nicolas Maduro dan perwakilannya di Venezuela, termasuk penangkapan anggota oposisi demokratis dan pelarangan para kandidat untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden tahun ini, tidak sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani di Barbados," kata Departemen Luar Negeri AS, dikutip dari Reuters pada Rabu (31/1).
Hal ini mengacu pada kesepakatan tentang kondisi pemilihan yang ditandatangani antara pemerintahan Maduro dan oposisi tahun lalu.
