Sanksi

Amerika Serikat batal memberikan sanksi dagang kepada Columbia setelah negara Amerika Selatan itu setuju menerima para migran yang dideportasi dari AS.

Bea Cukai mengenakan sanksi pemblokiran terhadap 176 eksportir yang tidak mematuhi aturan menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri, menurut Chotibul Umam dari DJBC.

Nama Bea Cukai sering digunakan oleh penipu untuk modus penipuan seperti online shop fiktif hingga lelang palsu. Untuk itu, masyarakat diminta untuk lebih hati-hati.

Bea Cukai memblokir layanan ekspor untuk 69 perusahaan yang belum mematuhi kebijakan DHE SDA. Hal ini bertujuan untuk mendukung kestabilan devisa dan ekonomi nasional.

Ada berbagai penyebab wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dikenakan sanksi pajak berupa administrasi bunga. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Sebanyak 670 ribu orang belum memadankan NIK dengan NPWP hingga 30 Juni 2024.

SKK Migas pastikan pengembangan Blok Tuna masih sesui rencana meski perusahaan Zarubezhneft mundur.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memungut Rp 3,6 miliar per April 2024 dari pemberian sanksi administratif kepada sejumlah pelaku usaha di pasar modal.

Bea Cukai ungkap tingginya sanksi administrasi barang impor. Besaran denda diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023

Pendapatan migas Rusia pada April 2024 dilaporkan meningkat dua kali lipat dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, meskipun negara ini terkena sanksi dari Barat atas invasinya ke Ukraina.

Venezuela akan meningkatkan penggunaan mata uang kripto, yakni Tether untuk ekspor minyak seiring sanksi energi yang kembali diterapkan AS.

AS menyatakan tidak akan memperbarui licence 44, sebuah izin yang meringankan sanksi energi Venezuela yang telah berjalan sejak 2018.

AS dinilai tidak akan menjatuhkan sanksi baru terhadap ekspor minyak Iran atas serangan terhadap Israel pada Sabtu (13/4). Menurut analis, ada sejumlah faktor yang dipertimbangkan Joe Biden.

BEI menjatuhkan sanksi peringatan tertulis terhadap enam perusahaan tercatat yang hingga kini belum menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2023.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan 89 sanksi administratif terhadap lembaga jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan dan dana Pensiun (PPDP).