Sanksi

BEI memberikan sanksi peringatan tertulis kepada 103 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan untuk periode semester I-2025.

Tiga emiten grup Bakrie, PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) dan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) didenda Rp 50 juta karena belum merilis laporan keuangan kuartal I 2025.

Menaker Yassierli berencana memanggil perusahaan aplikator terkait keluhan pengemudi ojol yang hanya menerima BHR sebesar Rp 50 ribu.

Menteri Yassierli menyatakan tidak akan ada sanksi bagi aplikator transportasi daring yang tidak memberikan Bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir ojol, mengandalkan prinsip kekeluargaan.

Menteri Bahlil akan menjadikan HBA sebagai harga jual resmi batubara di dalam dan luar negeri mulai 1 Maret 2025, berupaya memperkuat kedaulatan harga mineral nasional.

Amerika Serikat tengah menggodok RUU yang akan membatasi hubungan warga dan perusahaan di negaranya dengan industri AI Cina,

Amerika Serikat batal memberikan sanksi dagang kepada Columbia setelah negara Amerika Selatan itu setuju menerima para migran yang dideportasi dari AS.

Bea Cukai mengenakan sanksi pemblokiran terhadap 176 eksportir yang tidak mematuhi aturan menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri, menurut Chotibul Umam dari DJBC.

Nama Bea Cukai sering digunakan oleh penipu untuk modus penipuan seperti online shop fiktif hingga lelang palsu. Untuk itu, masyarakat diminta untuk lebih hati-hati.

Bea Cukai memblokir layanan ekspor untuk 69 perusahaan yang belum mematuhi kebijakan DHE SDA. Hal ini bertujuan untuk mendukung kestabilan devisa dan ekonomi nasional.

Ada berbagai penyebab wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dikenakan sanksi pajak berupa administrasi bunga. Berikut ini ulasan selengkapnya.

Sebanyak 670 ribu orang belum memadankan NIK dengan NPWP hingga 30 Juni 2024.

SKK Migas pastikan pengembangan Blok Tuna masih sesui rencana meski perusahaan Zarubezhneft mundur.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memungut Rp 3,6 miliar per April 2024 dari pemberian sanksi administratif kepada sejumlah pelaku usaha di pasar modal.

Bea Cukai ungkap tingginya sanksi administrasi barang impor. Besaran denda diatur dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023