RKAB Perusahaan Minerba Terganjal Syarat PNBP, ESDM Setujui Lebih 10%
Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa masih banyak Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) dari perusahaan pertambangan mineral dan batu bara yang belum disetujui.
“Saat ini RKAB yang disetujui sudah lebih dari 10% dari 700 perusahaan. Lebih banyak perusahaan batu bara dibandingkan Mineral,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di Jakarta pada Jumat (16/2).
Arifin mengatakan untuk memperoleh persetujuan dari Kementerian ESDM, perusahaan harus memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan pemerintah sebagai persyaratan.
“Jadi ada dua hal yang utama yang membuat RKAB mentok, baik di batu bara maupun mineral yaitu mengenai kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP) supaya diselesaikan. Jadi masih banyak ternyata yang belum selesai, jadi memang sudah diinformasikan, sudah ketemu,” ujarnya.
Selain kewajiban penuntasan PBNP, terdapat faktor lain yang menyebabkan tersendatnya persetujuan RKAB. “Kemudian juga program pembinaan masyarakat harus dicantumkan, banyak yang gak dicantumkan, ini terjadi di mineral dan batu bara,” ucapnya.
Sebelumnya, pada 5 Januari 2024 Arifin mengatakan pihaknya telah memberikan kemudahan melalui pemadatan syarat pengajuan RKAB. “Kan, banyak persyaratannya, RKAB kan awalnya ada 27 syarat. Sudah kami sederhanakan menjadi 10 saja,” ujarnya.
