Pemerintah Buka Peluang Pertamina Naikkan Harga Pertamax dengan Syarat
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang bagi PT Pertamina (Persero) untuk menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi, yaitu Pertamax, pada bulan depan. Syaratnya, perusahaan migas nasional itu harus melihat kondisi ekonomi masyarakat.
“Kalaupun mau naik harganya harus melihat daya beli masyarakat,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jakarta, Jumat (28/6).
Arifin menyerahkan keputusan final tarif BBM non-subsidi kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Karena Pertamina di bawah Kementerian BUMN,” ujarnya.
Pertamina telah menahan harga BBM non-subsidi sejak Februari hingga Juni 2024. Harga Pertamax selama empat bulan terakhir berada di level Rp 12.900 per liter.
Dalam satu setengah tahun terakhir harga BBM non-subsidi Pertamina, khususnya Pertamax dengan angka oktan RON 92, cenderung di bawah harga pasar. BBM sekelasnya dari merek lain harganya lebih tinggi, seperti terlihat pada grafik Databoks di bawah ini.
Selain nonsubsidi, pemerintah ini belum memutuskan terkait harga BBM subsidi pada Juli esok. “Belum ada pembahasan,” ucap Arifin.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan tidak ada pembahasan dengan Kementerian ESDM terkait kenaikan harga BBM bulan depan. Pemerintah sebelumnya telah memutuskan akan menahan harga BBM sejak Februari hingga Juni ini.
“Sampai saat ini tidak ada pembahasan mengenai kemungkinan kenaikan harga BBM dengan Kementerian ESDM,” kata Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2024 pada Kamis lalu.
Pemerintah akan terus memantau pergerakan harga minyak dunia saat ini. Sebab, meski terjadi peningkatan kurs yang cukup signifikan, namun untuk harga minyak mentah Indonesia atau ICP masih sesuai prediksi.
Meski mulai tertekan, Isa menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani cukup bersyukur sebab angka konsumsi BBM dapat sedikit dikendalikan sehingga jumlahnya lebih rendah dari tahun lalu.
“Subsidi masih bisa kami pantau dalam rentang yang sudah disiapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN,” ucapnya.
