PLN Ajukan PMN Rp 3 T untuk Program Listrik Desa pada 2025
PT PLN (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2025 dengan alokasi sebanyak Rp 3 triliun. PMN ini diajukan untuk program listrik desa (lisdes) terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Program ini untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%.
“Ini untuk mendukung target rasio desa listrik 100% pada 2027,” kata Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada Rabu (10/7). “Target PMN 2025 ini akan dirasakan oleh 192 kabupaten, 548 kecamatan, dan 1.092 desa.”
Program ini juga akan dijalankan dengan jumlah pelanggan mencapai 85.017, kapasitas photovoltaic (PV) atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 19.877 kwp, serta jaringan tegangan menengah 20 ribu volt, jaringan tegangan rendah sejumlah 1692 kms, dan gardu distribusi 54.930 kva.
Darmawan mengatakan, pada 2023 dan 2024 PLN tidak mendapatkan PMN dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan program lisdes terselenggara menggunakan anggaran PLN, berjumlah Rp 4,75 triliun pada 2023 dan Rp 1,47 triliun pada 2024.
“Jika 2025 tanpa PMN maka kami dengan terpaksa juga menyediakan pendanaan commercial loan dengan tambahan beban bunga Rp 1,55 triliun dan tambahan subsidi kompensasi sebesar Rp 1,57 triliun,” ujarnya.
Darmawan mengatakan pelaksanaan program lisdes ini memiliki multiplier effect atau efek pengganda seperti tersedianya lapangan pekerjaan, kualitas pendidikan, kesehatan, industri, kelautan, serta meningkatkan agrikultur.
Dia menyebut lisdes ini juga berdampak baik bagi pendapatan asli daerah, tambahan pajak, pertumbuhan domestik regional bruto termasuk juga menurunkan kriminalitas, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan.
“Kami siap untuk menjalankan amanah Komisi VI DPR RI untuk menghadirkan listrik di seluruh pelosok tanah air serta menjalankan sila kelima Pancasila dimana kami tidak bisa membiarkan ada keluarga yang masih hidup dalam kegelapan,” ucapnya.
