Pemerintah akan Salurkan BBM Bersubsidi Pakai AI, Luhut: Bisa Hemat Rp 90 T

Andi M. Arief
5 September 2024, 13:08
bbm, luhut, ai, bbm bersubsidi
Media Centre ISF 2024
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta, Kamis (5/9).
Button AI SummarizeBuat ringkasan dengan AI

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengembangkan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dengan kecerdasan buatan. Dalam hitungannya, pemakaian artificial intelligent dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 90 triliun per tahun.

"Jadi, penyaluran BBM bersubsidi akan lebih tepat sasaran dengan teknologi AI," kata Luhut di acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 di Jakarta, Kamis (5/9).

Teknologi AI nantinya mengatur pengoperasian nozzle di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina secara otomatis. Nozzle merupakan alat yang bentuknya seperti moncong dan dipakai petugas SPBU untuk mengatur penyaluran bensin ke kendaraan konsumen.

Apabila rencana ini berhasil, dana penghematan subsidi BBM akan dialihkan ke sektor pendidikan dan manufaktur. Luhut menyebut langkah tersebut juga membuat pengeluaran anggaran lebih tertib dan meminimalkan celah korupsi. 

Pemerintah akan mulai membatasi penyaluran BBM bersubsidi pada bulan depan. Rencana ini targetnya akan disetujui Presiden Joko Widodo sebelum lengser pada awal Oktober 2024. "Pembatasan BBM bersubsidi sedang disosialisasikan saat ini. Kami berharap pembatasan subsidi BBM berlaku Oktober 2024," kata Luhut. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi. “Belum dibahas sampai saat ini,” kata Sri di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa lalu.

Bendahara Negara itu juga enggan memberikan keterangan lanjutan ihwal wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk menghemat porsi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025.

Ia hanya mengatakan Rancangan APBN alias RAPBN  2025 masih dibahas oleh pemerintah dan DPR. Kedua belah pihak tidak mencantumkan ketentuan khusus ihwal pembatasan pembelian BBM subsidi.  “Tidak ada pembahasan soal itu,” ujar Sri Mulyani.  

Reporter: Andi M. Arief
Editor: Sorta Tobing

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...