Menteri Bahlil: Pembatasan BBM Subsidi Batal Diterapkan pada 1 Oktober 2024
Buat ringkasan dengan AI
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan rencana pembatasan bahan bakar minyak subsidi belum akan diterapkan pada bulan depan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah saat ini masih membahas rencana tersebut “Feeling saya belum (jadi 1 Oktober),” kata Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (20/9).
Pemerintah masih perlu mengkaji rencana ini agar aturan pembatasan BBM dapat mencerminkan keadilan dan tepat sasaran. “Formulasinya nanti subsidi BBM harus sampai di tingkat petani dan nelayan. Karena itu sekarang sedang kami godok,” ujarnya.
Rencana pembatasan BBM bersubsidi 1 Oktober 2024 pertama kali disebut oleh Bahlil saat ditemui di gedung DPR RI pada akhir Agustus 2024. Padahal, pemerintah sebelumnya mengatakan akan melakukannya pada 1 September.
Namun, Bahlil Lahadalia menyebut 1 September adalah waktu untuk sosialisasi pembatasan BBM. “Iya, memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan pembatasan keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang sedang saya bahas,” kata Bahlil saat itu.
Aturan pembatasan BBM subsidi ini akan berbentuk peraturan menteri (permen) ESDM. “Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau seperti kami masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, bos?” ujarnya.
Istana Kepresidenan sebelumnya mengatakan, belum ada keputusan final terkait rencana pengetatan seleksi konsumen penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Bio Solar. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan belum ada keputusan dari kabinet terkait pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
“Kalau itu masih dikaji. Belum ada keputusan sampai sekarang,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta Pusat, pada 10 September lalu
Dia juga menyampaikan diskusi pengetatan penjualan BBM bersubsidi belum menjadi bahasan khusus di internal rapat menteri Kabinet Indonesia Maju. “Sampai sekarang belum ada keputusan,” ujar Hasan Nasbi.
