ESDM Prediksi Subsidi Energi 2026 Bertambah Jadi Rp 400 Triliun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi total subsidi energi yang harus dikeluarkan negara pada 2026 dapat mencapai Rp 400 triliun. Subsidi energi ini mencakup subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan liquified petroleum gas (LPG).

Nilai subsidi tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran subsidi tahun ini sebesar Rp394,3 triliun pada 2025. Angkanya naik 1,91% dari realisasi APBN 2024 (year-on-year/yoy) yang senilai Rp386,9 triliun.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Tri Winarno mengatakan jumlah subsidi bisa mencapai Rp 400 triliun jika tidak dilakukan pembenahan. “Padahal angka tersebut bisa digunakan untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat bagi masa depan yang lebih baik,” kata Tri dalam acara Energi dan Mineral Festival 2025, Kamis (31/7).

Menurutnya pembenahan terkait subsidi bisa dilakukan pada LPG. Pemerintah mengimbau masyarakat mampu berhenti menggunakan LPG subsidi karena mereka tidak berhak menggunakan.

"Terus kemudian seperti Pertalite misalnya, Pertalite itu kan sebetulnya untuk ada subsidi nya kan di sana, nah itu ada yang banyak yang tidak tepat sasaran. Tapi mekanisme untuk bagaimana supaya tepat sasaran, nah ini lagi kita pikirkan," ujarnya.

Dia juga memastikan, angka potensi Rp 400 triliun ini murni hanya berasal dari subsidi saja, bukan dari tambahan impor LPG yang termasuk hasil negosiasi dengan Amerika Serikat.

“Tidak, hanya murni subsidi. Jika kita tidak peduli (terhadap program subsidi) angkanya bisa sampai segitu,” ujarnya.

Usulan Subsidi Listrik

Kementerian ESDM sebelumnya mengusulkan alokasi subsidi listrik antara Rp 97,37 triliun hingga Rp 104,97 triliun pada 2026. Angka subsidi ini akan disalurkan kepada 44,88 juta pelanggan.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI—yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi—di Jakarta, Senin, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu mengatakan subsidi listrik itu diprioritaskan bagi rumah tangga miskin dan rentan.

“Ini untuk mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fisikal, dan lingkungan,” kata Jisman, dikutip dari Antara, Kamis (31/7).

Jisman mengatakan ada beberapa parameter makroekonomi yang menjadi dasar perhitungan subsidi ini, di antaranya nilai tukar rupiah yang diasumsikan berada di angka Rp16.500 sampai dengan Rp16.900, harga minyak mentah Indonesia (ICP) antara 60 dolar AS hingga 80 dolar AS per barel, dan inflasi sebesar 1,5 persen hingga 3,5 persen.

Ia mengatakan target rumah tangga penerima subsidi mencapai 44,88 juta pelanggan, termasuk rumah tangga dengan daya 450 volt-ampere (VA) dan 900 VA, serta bisnis dan industri kecil, dan sektor sosial.