Indonesia akan Bangun 100 GW PLTS untuk Koperasi Desa Merah Putih
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan energi bagi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Total kapasitas PLTS yang rencana dibangun mencapai 100 gigawatt (GW).
Bahlil menyampaikan bahwa pembangunan PLTS ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Rencananya, akan dibangun sebanyak 80 ribu unit KDMP yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Kami sedang bangun desain besarnya, semua kampung-kampung (KDMP) akan memakai PLTS. Ini merupakan peluang baru bagi pemain baterai karena PLTS hanya beroperasi 4 jam saat siang hari, selebihnya harus menyimpan energi melalui baterai,” kata Bahlil saat ditemui di acara Indonesia Battery Summit 2025, Selasa (5/8).
Ia menyebut, pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 GW akan dilakukan secara bertahap. Namun, ia belum merinci kapan proyek ini akan dimulai. “Lebih cepat lebih baik,” ujarnya.
Bahlil juga menyampaikan bahwa komponen baterai dalam proyek PLTS ini direncanakan akan sepenuhnya menggunakan produk dalam negeri.
Susun Regulasi Pengembangan PLTS di Desa
Pada akhir Juli lalu, pemerintah menyatakan sedang menyusun regulasi untuk pengembangan PLTS di desa-desa sebagai bagian dari upaya percepatan swasembada energi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, aturan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) tersebut diperkirakan akan segera rampung seiring penunjukannya sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Pangan, Air, dan Energi.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan inisiatif ini selaras dengan program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah diluncurkan Prabowo pada 21 Juli 2025.
“Nanti kita akan membangun listrik berbasis solar panel. Sudah dihitung investasinya kira-kira US$ 100 miliar,” kata Zulhas dikutip dari Antara, Selasa (5/8).
Saat ini Indonesia mengeluarkan sekitar US$ 25 miliar per tahun untuk subsidi energi. “Jika dana subsidi energi dipakai untuk membangun panel surya, dalam waktu empat hingga lima tahun, kita tidak perlu lagi mengeluarkan subsidi di tahun-tahun berikutnya," ujarnya.
Zulhas menyampaikan bahwa setiap desa nantinya akan mengalokasikan lahan seluas 1 hingga 1,5 hektare untuk instalasi panel surya. Dengan target pembangunan di 80.000 desa, total lahan yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sekitar 120 ribu hektare.
Ia menambahkan, sistem kelistrikan ini akan dirancang secara terintegrasi mulai dari tingkat desa, kemudian kecamatan, hingga kabupaten, dengan dukungan penyimpanan energi menggunakan teknologi baterai.
Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kelistrikan secara signifikan, mengingat biaya listrik dan transmisi melalui PLN saat ini masih relatif tinggi.
“Jadi nanti panel suryanya berbasis desa, kecamatan, dan kabupaten. Diharapkan dalam waktu kurang dari 10 tahun, Indonesia bisa berdaulat di bidang energi, terutama energi baru dan terbarukan,” ujar Zulhas.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
